IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (2) HURUF M PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)

AMALIA, ROSNITA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (2) HURUF M PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (43) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan. Dalam melaksanakan pembangunan partisipatif, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 10 Ayat (2) Huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Implementasi Pasal 10 Ayat (2) Huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bumiasih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, dan rekontruksi data. Teori-teori yang digunakan pada penulisan ini yaitu pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dasar hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah, ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dan Bentuk-bentuk Kekuasaan Dalam Fiqh Siyasah. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa Bumiasih telah mengimplementasikan Pasal 10 Ayat (2) Huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 dengan cukup baik, khususnya dalam hal kepemimpinan dan koordinasi perangkat desa dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kepala desa juga terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola desa yang partisipatif dan efektif. Namun, jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, implementasi tersebut belum optimal. Pembangunan desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, dan proses musyawarah kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini menyebabkan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan warga, serta memunculkan kesalahpahaman yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkemaslahatan. ABSTRACT Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 1 paragraph (43) Village is a Village and Traditional Village or called another name, hereinafter referred to as Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage Government Affairs. In implementing participatory development, the village head has a role and position as a village leader who is responsible for the implementation of development. There are several problem formulations in this research, namely How is the Implementation of Article 10 Paragraph (2) Letter M of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 6 of 2015 Concerning Village Government and Village Consultative Body in Bumiasih Village, Palas District, South Lampung Regency, and How is the Fiqh Siyasah Tanfidziyah Perspective of the Implementation of Article 10 Paragraph (2) Letter M of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 6 of 2015 Concerning Village Government and Village Consultative Body in Bumiasih Village, Palas District, South Lampung Regency. The type of research used in this study is field research with a descriptive analysis research nature. Data collection techniques in this study were carried out by observing facts in the field, interviews, and documentation. Data processing methods in this study are data examination, classification, and data reconstruction. The theories used in this writing are the definition of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, the legal basis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, the scope of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, and Forms of Power in Fiqh Siyasah. Based on the results of the study, the Head of Bumiasih Village has implemented Article 10 Paragraph (2) Letter M of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 6 of 2015 quite well, especially in terms of leadership and coordination of village officials in government and development activities. The village head is also directly involved in the planning and implementation of development programs as a form of commitment to participatory and effective village governance. However, when viewed from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah, the implementation is not yet optimal. Village development has not fully answered the needs of the community, and the deliberation process does not involve the community directly. This causes weak communication between the village government and residents, and gives rise to misunderstandings that hinder the achievement of equitable and beneficial development goals.

Actions (login required)

View Item