ANALISIS SIYA <SAH TANFIZ|IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung)

AFIF, JULIAN FALAH (2025) ANALISIS SIYA <SAH TANFIZ|IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam konteks pembangunan daerah, regulasi ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran, khususnya yang berorientasi pada perbaikan infrastruktur, fasilitas sekolah, dan fasilitas kesehatan. Fokus utama dari implementasi ini adalah memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan dasar dan fasilitas publik melalui konsep siya>sah tanfiz|iyyah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Terdapat pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam implementasinya dikaitkan dengan siya>sah tanfiz|iyyah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan jurnal. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data analisa data dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 telah menyediakan landasan kuat bagi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan APBD 2023 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan siyasah tanfiżiyah, yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sehingga menumbuhkan kepercayaan public terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung. ABSTRACT Article 3 Paragraph (1) of the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 1 of 2022 serves as a legal foundation governing regional financial management based on the principles of transparency, accountability, and efficiency. In the context of regional development, this regulation acts as a reference in the planning, implementation, and supervision of budget use, particularly those aimed at improving infrastructure, school facilities, and healthcare facilities. The main focus of this implementation is to ensure that every budget allocation is used to support public welfare through the improvement of basic services and public facilities, based on the concept of siya >sah tanfiz|iyyah. The research problem in this study is how the Bandar Lampung City Government formulates policies through Regional Regulation Number 1 of 2022 on Regional Financial Management. There are aspects of regional financial management that are not yet optimal by the Bandar Lampung City Government; hence, the implementation of this regulation is analyzed in relation to siya>sah tanfiz|iyyah. This research is categorized as library research. Secondary data were obtained from books, legal regulations, and journals. Data management was carried out through data examination and systematization, and the data analysis was conducted using descriptive analysis. Based on the results of the research and discussion, it is found that the implementation of Article 3 Paragraph (1) of the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 1 of 2022 has provided a strong foundation for transparent, accountable, and efficient regional financial management, especially in the sectors of infrastructure, education, and health. However, there is an alleged misuse of the 2023 Regional Budget (APBD) by the Bandar Lampung City Government. If proven true, such actions contradict the principles of good governance and siyãsah tanfîżiyyah, which should be oriented toward public benefit. This alleged corruption could damage public trust and hinder the quality of regional development.

Actions (login required)

View Item