TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 13 TAHUN 2017 PASAL 84 POIN B TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Kawasan Parkir Pelataran Mall Simpur Bandar Lampung)

Rafid, Kurnia Putra (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 13 TAHUN 2017 PASAL 84 POIN B TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Kawasan Parkir Pelataran Mall Simpur Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Abstrak Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, karena kerap kali terjadinya permasalahan, misalnya parkir liar serta pungutan liar di sejumlah kawasan parkir. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di kawasan parkir Mall Simpur. Masyarakat banyak yang mengeluhkan masalah pungutan liar serta parkir liar yang kerap kali terjadi, terutama di hari libur maupun menjelang hari raya. Sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 84 Poin B Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 84 Poin B Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung di Kawasan Parkir Pelataran Simpur Bandar Lampung, serta tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap hal tersebut? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung oleh peneliti, melalui wawancara dengan informan, serta observasi dan dokumentasi terkait implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 84 Poin B mengenai retribusi jasa umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder merupakan artikel atau jurnal yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi pendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, implementasi dari pasal 84 Poin B Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Namun sayangnya, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum bisa mengatasi maslah pungutan liar dan parkir liar yang kerap kali terjadi di sekitaran Mall Simpur, meskipun hal tersebut adalah kewenangan mereka. Dari perspektif Fiqh Siyāsah, perda yang mengatur masalah parkir dapat dibenarkan menurut fiqh siyāsah māliyah, karena disusun atas dasar maslahah, diterapkan secara adil dan transparan, tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan, serta hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan pribadi atau kelompok. Abstract Parking lots are an important and urgent problem that requires more attention from local governments, because problems often occur, for example illegal parking and illegal fees in a number of parking areas. Like the problems that occurred in the Simpur Mall parking area. Many people complain about the problem of illegal fees and illegal parking which often occurs, especially on holidays and before Eid. As an effort to overcome this, the Bandar Lampung City Regional Government issued Regional Regulation (Perda) Number 13 of 2017 Article 84 Point B concerning Amendments to Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Public Service Retributions by the Bandar Lampung City Transportation Service. The problem formulation of this research is, how the implementation of Regional Regulation (Perda) Number 13 of 2017 Article 84 Point B concerning Amendments to Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Public Service Retributions by the Bandar Lampung City Transportation Service in the Yard Parking Area Simpur Bandar Lampung, as well as a review of Fiqh Siyāsah Māliyah regarding this matter? The method used in this research is descriptive qualitative, where data is collected through two sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained from the field directly by researchers, through interviews with informants, as well as observations and documentation related to the implementation of Regional Regulation (Perda) Number 13 of 2017 Article 84 Point B regarding public service levies carried out by the Bandar Lampung City Transportation Service. Meanwhile, secondary data are articles or journals used by researchers as supporting references for this research. The results of this research are that the implementation of Article 84 Point B of Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Public Service Levy has been carried out by the Bandar Lampung City Transportation Service. However, unfortunately, the Bandar Lampung City Transportation Department has not been able to overcome the problem of illegal fees and illegal parking which often occurs around Simpur Mall, even though this is their authority. From the perspective of Fiqh Siyāsah Māliyah, regional regulations that regulate parking issues can be justified according to fiqh siyāsah, because they are prepared on the basis of maslahah, are implemented fairly and transparently, do not burden the community excessively, and the results are used for the public interest, not individuals or groups.

Actions (login required)

View Item