PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Toko Pakaian Trio Ananda Bukit Kemuning Lampung Utara)

ENNI, PURNAMA SARI (2025) PRAKTIK PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Toko Pakaian Trio Ananda Bukit Kemuning Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Praktik upah yang dilakukan oleh pengelola toko pakaian Trio Ananda yang setiap harinya banyak pembeli yang masuk dan pengeluaran dari hasil pendapatan yang harus diputar, karena kebutuhan pengeluaran untuk memutar kembali uang dengan barang yang harus dibeli juga cukup banyak terutama bagian produk pakaian dalam anak-anak maupun dewasa, tetapi jumlah setoran setiap perminggunya yang diberikan karyawan toko pakaian Trio Ananda kepada pemilik usaha pakaian Trio Ananda terkadang tidak sesuai dengan hasil pendapatan toko pakaian Trio Ananda selama ini. Rumusan masalah penelitian ini ialah. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Karyawan di Toko Trio Ananda (Studi di Toko Pakaian Trio Ananda Bukit Kemuning Lampung Utara) dan bagaimana Pengupahan Karyawan yang dilakukan pemilik Toko kepada karyawan Toko Trio Ananda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengupahan karyawan toko pakaian Trio Ananda antara pemilik dan karyawan. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Praktik pengupahan karyawan di Toko Pakaian Trio Ananda Bukit Kemuning Lampung Utara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kontrak kerja dilakukan hanya melalui akad lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga kurang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Upah yang diterima karyawan berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000 per bulan, sementara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Utara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.893.069 per bulan. Hal ini menunjukkan sebagian karyawan menerima upah di bawah standar minimum dan belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pengupahan tersebut belum mencerminkan prinsip Ujrah yang menuntut keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam akad kerja. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengupahan agar selaras dengan peraturan pemerintah dan prinsip keadilan dalam Islam. ABSTRACT The wage practices implemented by the management of Trio Ananda clothing store, which receives a high number of daily customers and has significant expenses that must be reinvestedparticularly for purchasing children’s and adults’ undergarment products-are often not reflected accurately in the weekly deposits made by employees to the store owner. These deposits sometimes do not match the actual revenue generated by the store. This research addresses the following problems: How does Sharia Economic Law view the wage system for employees at Trio Ananda Store (a case study at Trio Ananda Store in Bukit Kemuning, North Lampung)And how is the wage distribution carried out by the store owner to the employees The purpose of this study is to examine the wage practices at Trio Ananda clothing store from the perspective of Sharia Economic Law, focusing on the relationship between the employer and employees. This research is classified as field research with a descriptive-analytical approach. The wage practices at Trio Ananda Clothing Store in Bukit Kemuning, North Lampung, have not fully complied with positive legal provisions nor with the principles of Sharia Economic Law. Employment contracts are carried out only through verbal agreements without any written documentation, thereby providing limited legal certainty for both parties. Employees receive wages ranging from IDR 1,500,000 to IDR 3,000,000 per month, while the North Lampung Regency Minimum Wage (UMK) for 2025 is set at IDR 2,893,069. This indicates that some employees are paid below the minimum standard and their wages do not yet meet a decent living standard. From the perspective of Sharia Economic Law, the wage system has not reflected the principles of ujrah, which require fairness, clarity, and transparency in employment agreements. Therefore, improvements to the wage system are necessary to align it with government regulations and the principles of justice in Islam.

Actions (login required)

View Item