KONTRUKSI HUKUM PASAL 216 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYĀH

MAULANA, SAPUTRA (2025) KONTRUKSI HUKUM PASAL 216 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYĀH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyatakan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut tidak terdapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,terlebih lagi Inspektorat Daerah yang berada di bawah kewenangan langsung Kepala Daerah. tersebut dapat pula menghambat pemberantasan korupsi di daerah. Dalam pandangan syariat Islam, tujuan pengawasan adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh satu instansi keuangan syariah dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Aspekaspek dalam pandangan Islam adalah pemeriksaan atas kesesuaian, atau kepatuhan suatu instansi keuangan syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kontruksi hukum Pasal 216 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Inspektorat Daerah bertanggungjawabkepadakepala daerah melalui sekretaris daerah?Bagaimana tinjauan siyāsah dusturiyāh tentang kontruksi hukum Pasal 216 tentang Pemerintahan Daerah menyatakanbahwaInspektorat Daerah bertanggungjawabkepadakepala daerah melalui sekretaris daerah? Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif atau library researchssutr. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data meliputi studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data,rekonstruksi data, dan sistematis data Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah Inspektorat Daerah masih kurang independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini dilihat dari kedudukan Inspektorat yang berada di bawah Sekretariat Daerah, disini dipandang perlunya penguatan kelembagaan terhadap Inspektorat Daerah, sehingga fungsi dari Indepedensi Inspektorat bisa semakin kuat. Dalam perspektif siyāsah dusturiyāh itu sama dengan peraturan perundangun dangan suatu Negara yang dijadikan sebagai rujukan dalam aturan penegakan hukum dalam konsep Negara Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Pelaksanaan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan penggunaan anggaran belum melakukan pengawasan dengan menggunakan konsep keislaman, karena masih banyak terdapat tidak keadilan di dalam pelaksanaan kewenangan Inspektorat yang mengakibatkan masih ada daerah yang belum diawasi secara langsung.ABSTRACT Article 216 paragraph (3) of the Regional Government Law states that the Regional Inspectorate in carrying out its duties is responsible to the Governor through the Regional Secretary. Article 216 paragraph (3) of the Regional Government Law does not provide fair legal certainty and equal treatment before the law, especially since the Regional Inspectorate is under the direct authority of the Regional Head. This can also hinder the eradication of corruption in the region. In the view of Islamic law, the purpose of supervision is all activities carried out by a sharia financial institution in conducting state financial audits that do not conflict with sharia provisions. Aspects in the Islamic view are examinations of the suitability or compliance of an Islamic sharia financial institution. The formulation of the problem in this study is How is the legal construction of Article 216 concerning Regional Government stating that the Regional Inspectorate is responsible to the regional head through the regional secretary? How is the siyāsah dusturiyāh review of the legal construction of Article 216 concerning Regional Government stating that the Regional Inspectorate is responsible to the regional head through the regional secretary? This research is a normative legal study or library research. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods include documentation studies by reading and citing literature and reviewing laws and regulations related to the issues discussed. Data processing methods include data examination, data classification, data reconstruction, and data systematization. The research concludes that the Regional Inspectorate, in carrying out its duties, is accountable to the regional head through the Regional Secretary. The Regional Inspectorate still lacks independence in carrying out its supervisory function. This is evident from the Inspectorate's position under the Regional Secretariat. This suggests the need for institutional strengthening of the Regional Inspectorate to strengthen its independence. From a legal perspective, the Inspectorate is similar to a state's laws and regulations, which serve as a reference for law enforcement within the concept of an Islamic State, derived from the Quran and Hadith. The Inspectorate's authority in overseeing budget use has not yet been implemented using Islamic concepts, as there are still many inequities in the implementation of the Inspectorate's authority, resulting in some regions still not being directly supervised.

Actions (login required)

View Item