ANALISIS SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRESXXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG SENGKETA PILPRES 2024

Nelli, Agustina (2025) ANALISIS SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRESXXII/2024 DAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG SENGKETA PILPRES 2024. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pilpres 2024, terdapat beberapa dugaan pelanggaran pemilu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tuduhan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelanggaran tersebut. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan berupa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data melakukan penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap sistematis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dalam perkara ini, MK menilai bahwa tuduhan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pemohon dan mempertahankan hasil Pilpres 2024. Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRESXXII/2024, dalam putusan ini sudah sesuai dengan siyasah Qadha’iyyah, yaitu karena hakim sudah melakukan beberapa proses pembuktian dan pertimbangan hukum hakim untuk membuktikan kebenaran dari beberapa gugatan yang diajukan oleh pemohon. ABSTRACT The Constitutional Court is one of the executors of judicial power, in addition to the Supreme Court as referred to in Article 24 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This Constitutional Court is bound by the general principle of the implementation of independent judicial power, free from the influence of other institutions in upholding law and justice. In the 2024 presidential election, there were several allegations of election violations, the Constitutional Court considered that the allegations of election violations carried out in a structured, systematic, and massive (TSM) manner were not proven. In addition, the Constitutional Court also considered that there was no convincing evidence regarding the involvement of state civil servants (ASN) in the violations. This research is included in the type of library research that uses qualitative descriptive, namely research that uses books, articles, or conclusions of previous research. The data collection method examines the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024, books, literature, notes, and various reports related to the problem to be solved. Data processing is carried out through the data systematic stages. This research is descriptive analysis, namely analyzing what is currently in effect or a description of the reality, characteristics and relationships of the phenomena being investigated. Analysis of the Decision of the Constitutional Court Judge Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024, in this case, the Constitutional Court considered that the allegations of election violations carried out in a structured, systematic, and massive (TSM) manner were not proven. In addition, the Constitutional Court also considered that there was no convincing evidence regarding the involvement of state civil servants (ASN) in the violation. Therefore, the Constitutional Court decided to reject the applicant's application and uphold the results of the 2024 Presidential Election. Siyasah Qadha’iyyah Against the Decision of the Constitutional Court Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024, in this decision it is in accordance with siyasah Qadha’iyyah, namely because the judge has carried out several evidentiary processes and legal considerations of the judge to prove the truth of several lawsuits filed by the applicant.

Actions (login required)

View Item