IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF i PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus)

MUHAMAD, ARFAN RIFAI (2025) IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF i PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Tanggamus yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan buatan. Namun, perkembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada ketersediaan fasilitas umum, pengelolaan destinasi, dan keterlibatan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 5 Huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan?, (2) Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 5 Huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda, serta pengunjung wisata. Observasi juga dilakukan di Dinas Pariwisata dan tempat wisata yang dikelola. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, literatur, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 Huruf i belum optimal. Dinas Pariwisata telah melakukan pembenahan infrastruktur, namun keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan fasilitas umum yang belum memadai menjadi kendala utama. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi masih diperlukan perencanaan yang lebih matang, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Kata kunci: Implementasi, Kepariwisataan, Siyasah Tanfidziyah, Peraturan Daerah. iv ABSTRAC Tourism is one of the key sectors supporting regional economic growth, including in Tanggamus Regency, which possesses potential in natural, cultural, and man-made attractions. However, the development of this sector still faces various challenges, particularly in the availability of public facilities, destination management, and community involvement. The research problems addressed in this study are: (1) How is the implementation of Article 5 Letter i of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 06 of 2019 concerning Integrated Tourism Development? (2) How is the Siyasah Tanfidziyah perspective on Article 5 Letter i of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 06 of 2019 concerning Integrated Tourism Development? This study employs a qualitative descriptive method with a field research approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Tourism and Creative Economy Office, a Young Expert in Tourism Adyatama, and tourism site visitors. Observations were also conducted at the Tourism Office and at managed tourist destinations. Secondary data were gathered from documentation, literature, and relevant regulations. The findings reveal that the implementation of Article 5 Letter i has not been optimal. The Tourism Office has undertaken infrastructure improvements; however, limited budget allocation, insufficient human resources, and inadequate public facilities remain the main obstacles. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, this policy aligns with the principles of public welfare and government responsibility in achieving community prosperity. Nevertheless, more comprehensive planning, enhanced inter-agency coordination, and active participation from local communities are still needed to ensure the sustainable development of tourism in Tanggamus Regency. Keywords: Implementation, Tourism, Siyasah Tanfidziyah, Regional Regulation.

Actions (login required)

View Item