TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

NADILA PUSPITA, ANGGRAINI (2025) TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau dikarenakan sebab lain. Seperti pada Putusan Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk yaitu perkara cerai talak. Pada umumnya talak sebagai sebuah status putusnya perkawinan antara dua belah pihak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang tentunya harus memenuhi syarat-syarat dan dilaksanakan menurut anjuran agama yang telah ditentukan oleh Allah. Pada putusan 1850/Pdt.G /2023/PA.Tnk pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga terjadi dikarenakan beberapa sebab, salah satunya ialah istri yang sering berutang tanpa persetujuan suami. Pertengkaran dan perselisihan terusmenerus yang terjadi ini menyebabkan keduanya memilih untuk bercerai. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim tentang perceraian akibat istri berutang tanpa persetujuan suami dalam putusan perkara nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan perkara cerai nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk.di Pengadilan Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan penelitian library research (penelitian pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen, dan catatan yang berakitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam Putusan perkara Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang perceraian akibat istri berutang tanpa persetujuan suami yaitu merujuk pada ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menguraikan bahwa alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Secara Islam perceraian tersebut tergolong perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri dimana perbuatan ketidakpatuhan istri kepada suami ini menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut hukum keluarga islam, dikabulkan oleh hakim permohonan cerai talak yang salah satu alasannya dikarenakan istri yang sering berhutang tanpa persetujaun suami dilandaskan dalam hal untuk kebaikan antara keduanya dan keluarganya karena ditakutkan lebih buruk lagi permasalahannya apabila ikatan pernikahan terus dilanjutkan. Kata Kunci: Hukum keluarga islam, perceraian, utang ABSTRACT Divorce is the dissolution of a marriage between husband and wife due to a lack of harmony in the household or for other reasons. This is evident in Decision Number 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk, which deals with divorce. Generally, divorce is defined as the termination of a marriage between two parties, performed by a husband against his wife, which must meet certain requirements and be carried out according to religious recommendations determined by God. In Decision 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk, arguments and disputes within the household arise for several reasons, one of which is the wife's frequent debt without her husband's consent. These constant arguments and disputes led the couple to choose divorce. The research problem is how the judge's considerations regarding divorce due to the wife's debt without the husband's consent were examined in case number 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk, and how Islamic Family Law views the judge's considerations in divorce case number 1850/Pdt.G/2023 /PA.Tnk at the Tanjung Karang District Court. This research is library research, in this case, the research was conducted using literature. The data source used in this study was a copy of the Tanjung Karang Religious Court decision number 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The data collection method used was documentation, such as books, regulations, documents, and notes related to the problem. Based on the research results, the judge's considerations in Decision Number 1850/Pdt.G/2023/PA.Tnk of the Tanjung Karang Religious Court regarding divorce due to a wife's debt without her husband's consent refer to the jurisprudential provisions of Supreme Court Decision Number 38 K/AG/1990 and Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, which outline the grounds for divorce due to ongoing disputes and quarrels. In Islamic law, such divorce is considered a nusyuz act committed by the wife, where her disobedience to her husband leads to conflict within the household. According to Islamic family law, the judge granted the divorce petition, one of the reasons being the wife's frequent debt without her husband's consent, based on the good of both parties and their families, as they feared the problems would worsen if the marriage continued. Keywords: Islamic family law, divorce, debt

Actions (login required)

View Item