IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN WAY KANAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)

RAHMAT, RIDHO DINATA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN WAY KANAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pendidikan anti korupsi merupakan langkah preventif strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendukung upaya ini melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 yang diperbarui menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022. Salah satu ketentuannya, yakni Pasal 7 Ayat (1), mewajibkan seluruh satuan pendidikan dasar untuk mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pendidikan karakter anti korupsi di SMP Negeri 1 Gunung Labuhan? Dan bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Implementasi Pendidikan karakter anti korupsi pada pendidikan dasar di sekolah menengah pertama negeri 1 GunungLabuhan Kabupaten Way Kanan? Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik Pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara serta dokumentasi dan sumber data sekunder yang di peroleh dari beberapa buku, jurnal dan website yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan anti korupsi telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gunung Labuhan dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru dan terbatasnya bahan ajar khusus, pelaksanaan berjalan aktif dan mendapat dukungan dari warga sekolah. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini telah mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, karena dijalankan oleh pemegang otoritas (kepala daerah) dan didelegasikan kepada pelaksana teknis (sekolah) untuk mewujudkan kemaslahatan. Nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab tampak dalam upaya pelaksanaan di sekolah, meskipun masih bersifat terbatas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip syar’i. Untuk memperkuat implementasi ke depan, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, dukungan kebijakan yang konsisten, dan pelibatan aktif seluruh elemen pendidikan, agar tujuan membentuk generasi antikorupsi benar-benar tercapai secara menyeluruh. Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Implementasi, Siyasah Tanfidziyah iii ABSTRACT Anti-corruption education is a strategic preventive measure in shaping the character of the younger generation with integrity, honesty, and responsibility. The Way Kanan Regency Government supports this effort through Regent Regulation Number 34 of 2020 which was updated to Regent Regulation Number 12 of 2022. One of its provisions, namely Article 7 Paragraph (1), requires all basic education units to integrate anti-corruption education materials in the learning process. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of Article 7 Paragraph (1) of Way Kanan Regency Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the implementation of anti-corruption character education at SMP Negeri 1 Gunung Labuhan? And what is the perspective of Siyasah Tanfidziyah towards the implementation of Article 7 paragraph (1) of Way Kanan Regency Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the implementation of anti-corruption character education in basic education at SMP Negeri 1 Gunung Labuhan, Way Kanan Regency? The method used in this research is a qualitative method, with the type of research being field research. The data collection techniques used are primary data obtained from interviews and documentation, and secondary data obtained from several books, journals, and websites relevant to the title of this research. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The research findings show that the anti-corruption education policy has been implemented at SMP Negeri 1 Gunung Labuhan by integrating values such as honesty, responsibility, and discipline into subjects and school activities. Although there are still obstacles, such as the lack of teacher training and limited availability of specific teaching materials, the implementation has been active and supported by the school community. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the implementation of this policy reflects the principles of Islamic governance, as it is carried out by the authorized leader (regional head) and delegated to technical implementers (schools) to realize public welfare (maslahah). The values of justice, trustworthiness (amanah), and responsibility are evident in the school’s implementation efforts, although still in a limited form. Thus, the policy is not only legally valid administratively but also reflects governance in accordance with Islamic principles. To strengthen future implementation, continuous supervision, consistent policy support, and active involvement of all educational elements are needed, so that the goal of shaping an anti corruption generation can be fully achieved. Keywords: Anti-Corruption Education, Implementation, Siyasah Tanfidziya.

Actions (login required)

View Item