TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING (Studi di Desa Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

FITRI, DAMAYANTI (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG KEWENANGAN PEKON/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING (Studi di Desa Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK Stunting adalah masalah kurang gizi yang terjadi pada anak di bawah lima tahun (balita) yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari pada balita normal lainnya. Asupan gizi pada balita harus diperhatikan dengan baik, karena pengaruh asupan gizi yang baik merupakan hal penting dalam upaya mencegah terjadinya stunting. Pemerintah desa harus berperan dengan baik demi terlaksananya program pencegahan dan penurunan stunting, dengan demikian pemerintah desa bertanggung jawab dalam program tersebut. Pemerintah desa memiliki tugas yang penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi pasal 4 ayat 1 peraturan bupati tanggamus nomor 29 tahun 2023 tentang kewenangan pekon/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting dan Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap implementasi pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting di Desa Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian field research yaitu metode penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis serta mempelajari kemudian mengumpulkan data-data selama kegiatan penelitian berlangsung. Data primer yang diperoleh yaitu melalui hasil wawancara kepada narasumber yang mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 4 ayat 1 peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting di Desa Sri Melati, menunjukkan bahwa Pemerintah desa Sri Melati telah menjalankan perannya dengan baik dan berjalan dengan semestinya, meskipun prasarana kurang cukup memadai dalam program upaya pencegahan dan penurunan stunting. Kepentingan masyarakat merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, demi terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Adapun dalam Siyasah Tanfidziyyah pemerintah desa Sri Melati sudah melaksanakan kewajiban sesuai prinsip Fiqh Siyasah yang mencakup musyawarah, adil dan bertanggung jawab dalam artian melakukan musyawarah dalam menjalankan programnya dengan melibatkan organisasi kesehatan, bersikap adil kepada penderita stunting dengan memberikan akses yang sama terhadap program pencegahan stunting kepada semua masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Kata Kunci: Stunting, Siyasah Tanfidziyyah, Kelurahan.ABSTRACT Stunting is a malnutrition problem that occurs in children under five (toddlers) characterized by shorter height than other normal toddlers. Nutritional intake in toddlers must be properly considered, because the influence of good nutritional intake is crucial in efforts to prevent stunting. Village governments must play a good role in the implementation of stunting prevention and reduction programs, thus village governments are responsible for these programs. Village governments have an important role in efforts to prevent and reduce stunting, as stipulated in Article 4 Paragraph 1 of Tanggamus Regent Regulation Number 29 of 2023 concerning the Authority of Villages/Kelurahans in Preventing and Reducing Stunting. The problem in this thesis is how to implement Article 4 Paragraph 1 of Tanggamus Regent Regulation Number 29 of 2023 concerning the authority of villages/kelurahans in preventing and reducing stunting. The objectives of this study are to determine the implementation of Article 4 paragraph 1 of Tanggamus Regent Regulation Number 29 of 2023 concerning the Authority of Villages in the Prevention and Reduction of Stunting and to review the Siyasah Tanfidziyyah regarding the implementation of Article 4 paragraph 1 of Tanggamus Regent Regulation Number 29 of 2023 concerning the Authority of Villages/Kelurahan in the Prevention and Reduction of Stunting in Sri Melati Village, Wonosobo District, Tanggamus Regency. The type of research used is field research, namely a field research method by going directly into the field to analyze and study and then collect data during the research activities. Primary data was obtained through interviews with informants who are familiar with the problems encountered in this study. The research results indicate that the implementation of Article 4, paragraph 1 of Tanggamus Regent Regulation Number 29 of 2023 concerning the Authority of Villages in the Prevention and Reduction of Stunting in Sri Melati Village demonstrates that the Sri Melati Village Government has carried out its role effectively and appropriately, despite inadequate infrastructure for the stunting prevention and reduction program. The community's interests are paramount for the village government to ensure public safety and comfort. In terms of Siyasah Tanfidziyyah (legality and governance), the Sri Melati Village Government has fulfilled its obligations in accordance with the principles of Fiqh Siyasah , which include deliberation, fairness, and responsibility, including conducting deliberations in implementing its programs by involving health organizations, being fair to stunting sufferers by providing equal access to stunting prevention programs for all members of the community, and being responsible for carrying out its duties and obligations properly, with the aim of realizing benefits and avoiding harm. Keywords: Stunting, Siyasah Tanfidziyyah, Urban Village.

Actions (login required)

View Item