TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (Studi di Kementerian Agama Provinsi Lampung)

DUTA, ALLAFIA (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (Studi di Kementerian Agama Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional dan tanggung jawab utama berada pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar sehingga harus melibatkan berbagai orang dan lembaga-lembaga pemerintahan. Perlindungan terhadap jamaah haji harus tetap dilakukan, meliputi semua aspek yang mendukung terjadinya ibadah haji yang aman dan nyaman, hal itu dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik melalui pelayanan yang terbaik. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementrian Agama Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementrian Agama Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai aspek hukum dan fiqh terkait implementasi kebijakan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua sampel utama, yaitu Ketua Tim Haji dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang dipilih secara purposive sampling untuk memastikan keterwakilan yang relevan dan valid. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, kamus hukum, dan karya ilmiah terkait. Data yang terkumpul kemudian melalui proses editing, klasifikasi, interpretasi, dan sistematis untuk menghasilkan analisis yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan dan tinjauan fiqh siyasah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Provinsi Lampung telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik, yang secara umum mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kebijakan tersebut juga didukung oleh kegiatan manasik dan penyuluhan yang sesuai dengan fatwa fiqh siyasah, menunjukkan bahwa aspek politik hukum dan syar’i saling bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan optimal bagi jemaah, serta dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan syar’i. Kesimpulan penelitian ini memperkuat posisi bahwa kebijakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip fiqh siyasah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlangsungan ibadah haji di daerah tersebut. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, fiqh siyasah, penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama Provinsi Lampung. ABSTRACT This study aims to determine and analyze the implementation of Article 3 of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimage at the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province and to review the implementation of fiqh siyasah in the policy. This study uses a qualitative approach with a case study method and document analysis to obtain an in-depth picture of the legal and fiqh aspects related to policy implementation. Primary data were obtained through interviews with two main samples, namely the Head of the Hajj Team and the Head of the Hajj and Umrah Organization Division at the Ministry of Religious Affairs of Lampung Province, who were selected using purposive sampling to ensure relevant and valid representation. In addition, secondary data were collected from official documents such as laws and regulations, papers, journals, legal dictionaries, and related scientific works. The collected data then went through the process of editing, classification, interpretation, and systematic to produce a comprehensive analysis of the implementation of the policy and a review of relevant fiqh siyasah. The results of the study indicate that the implementation of Article 3 of Law Number 8 of 2019 in Lampung Province has been carried out in accordance with the principles of justice, transparency, and public accountability, which generally support the smooth implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages. The policy is also supported by manasik and counseling activities in accordance with the fiqh siyasah fatwa, indicating that the political, legal and sharia aspects synergize in implementing the policy. The results of the analysis show that fiqh siyasah has a significant influence on policy making for organizing the Hajj pilgrimage, especially in providing optimal protection and service for pilgrims, as well as in maintaining a balance between political and sharia interests. The conclusion of this study strengthens the position that government policies based on the principles of fiqh siyasah are able to improve the quality of service and sustainability of the Hajj pilgrimage in the area. Keywords: Policy implementation, Article 3, Law Number 8 of 2019, fiqh siyasah, implementation of the Hajj pilgrimage, Ministry of Religion of Lampung Province.

Actions (login required)

View Item