PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KEADAAN EKONOMI AHLI WARIS (Studi Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

JUSRI, ANANDA SIREGAR (2025) PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KEADAAN EKONOMI AHLI WARIS (Studi Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Kewarisan (al-irṡ) merupakan suatu mekanisme hukum yang mengatur perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pembagian harta warisan dalam Islam bukan sekadar persoalan sosial, melainkan merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surat an-Nisāʾ [4]:11. Ayat tersebut secara jelas mengatur hak dan bagian masing-masing ahli waris. Penetapan bagian tersebut didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan beban ekonomi yang ditanggung oleh masing-masing individu.Secara rasional, dapat dianalisis bahwa seseorang yang memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga cenderung akan menanggung beban pembiayaan yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam konteks ini dipandang wajar apabila mempertimbangkan besarnya tanggung jawab yang diemban, dengan asumsi bahwa semakin besar beban tersebut, semakin besar pula bagian warisan yang seharusnya diterima. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan syariat yang telah baku dalam hukum waris Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung terhadap pembagian warisan berdasarkan keadaan ekonomi ahli waris? Bagaimana analisis Hukum Waris Islam terhadap pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung terhadap pembagian warisan berdasarkan keadaan ekonomi ahli waris? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (fileld research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, kemudian menganalisis data-data yang diklasifikasikan. Analisis data dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama: pemikiran dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terhadap pembagian warisan berdasarkan keadaan ekonomi ahli waris: pertama, warisan harus dibagi sesuai nash sebelum adanya pemberian tambahan yang didasarkan pada kerelaan pihak terkait. kedua, musyawarah dalam pembagian warisan penting selama tanpa paksaan. Ketiga, penambahan bagian waris sebaiknya dilakukan setelah pembagian sesuai nash dan dilakukan dengan hibah. Kedua, analisis hukum waris islam terhadap pemikiran dosen fakultas syari’ah terhadap pembagian warisan berdasarkan keadaan ekonomi ahli waris sudah sesuai dengan hukum waris islam, karena ketentuan bagian dan hak setiap ahli waris baik laki-laki atau perempuan sudah jelas dan rinci terdapat dalam al-Qur’an dan disempurnakan dalam hadis-hadis nabi SAW. Kata kunci: Kewarisan Islam, keadan Ekonomi, Hukum Waris iii ABSTRACT Inheritance (al-irṡ) is a legal mechanism that governs the transfer of ownership of property from a deceased person to surviving heirs, in accordance with the provisions established in Islamic law (sharī‘ah). The distribution of inheritance in Islam is not merely a social issue but a direct command from Allah SWT, as stated explicitly in the Qur’an, Surah an-Nisāʾ [4]:11. This verse clearly outlines the rights and shares of each heir. The allocation of these shares is based on considerations of responsibility and the economic burden borne by each individual. Rationally, it can be analyzed that individuals who bear greater economic responsibilities within the family tend to incur higher financial expenses. Therefore, from this perspective, it is deemed reasonable for inheritance distribution to take into account the extent of one’s responsibility, under the assumption that the greater the burden, the larger the share of inheritance that should be received. Nonetheless, such principles must remain within the boundaries of the established rulings of Islamic inheritance law. The research problems addressed in this study are: (1) What are the perspectives of lecturers from the Faculty of Shari‘ah at UIN Raden Intan Lampung regarding inheritance distribution based on the economic condition of the heirs? and (2) How does Islamic inheritance law analyze the views of those lecturers on inheritance distribution based on the heirs’ economic circumstances? This study employs a qualitative descriptive approach using field research methods. Data collection was conducted through interviews and documentation. The data were processed by gathering, classifying, and subsequently analyzing the categorized data. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate: First, the views of lecturers at the Faculty of Shari’ah, State Islamic University (UIN) Raden Intan Lampung, regarding inheritance distribution based on the economic conditions of the heirs include the following points: (1) inheritance must be distributed according to naṣh (clear textual provisions) before any additional allocation is made based on mutual consent; (2) deliberation in inheritance distribution is important as long as it is conducted without coercion; (3) any additional inheritance should be given after the naṣh based distribution and should be conducted in the form of a hibah (gift). Second, the analysis of Islamic inheritance law regarding the lecturers' perspectives affirms that these views align with Islamic inheritance principles, as the rights and shares of both male and female heirs are clearly and comprehensively defined in the Qur’an and further elaborated upon in the Hadiths of the Prophet Muhammad SAW. Keywords: Islamic Inheritance, Economic Condition, Inheritance Law

Actions (login required)

View Item