TINJAUAN SIYĀSĀH TĀNFIŻIYYĀH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Lampung Selatan)

Annisa, Dwi Nabila (2025) TINJAUAN SIYĀSĀH TĀNFIŻIYYĀH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan dikenal sebagai lumbung pangan, terutama untuk komoditas padi, jagung, serta hortikultura seperti cabai, tomat, dan bawang merah. Perkebunan singkong, kelapa sawit, dan karet juga menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, potensi ini menghadapi tantangan akibat alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Kondisi tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang mengkaji implementasi Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya dari perspektif Siyāsāh Tānfiżiyyāh. Penelitian ini menggunakan teori Siyāsāh Tānfiżiyyāh yang menekankan peran pemerintah dalam menegakkan hukum demi kemaslahatan umat, dengan fokus pada pengawasan dan penegakan aturan terkait alih fungsi lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses implementasi kebijakan di lapangan serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 28 Ayat (1) masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif Siyāsāh Tānfiżiyyāh, kebijakan ini sudah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Namun, agar pelaksanaannya lebih efektif, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi, dan sosialisasi berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan fungsi lahan sebagai aset strategis demi mewujudkan kemandirian pangan daerah. Kata Kunci: Kabupaten Lampung Selatan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 28 Ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017, Siyāsāh Tānfiżiyyāh, alih fungsi lahan, ketahanan pangan. ABSTRACT South Lampung Regency is one of the regions in Lampung Province with significant potential in the agricultural sector and is recognized as a food barn, particularly for rice, corn, and horticultural commodities such as chilies, tomatoes, and shallots. Plantations of cassava, oil palm, and rubber also play an important role in the community’s economy. However, this potential faces challenges due to the uncontrolled conversion of agricultural land. This condition underlies the present study, which examines the implementation of Article 28 Paragraph (1) of South Lampung Regency Regional Regulation Number 08 of 2017 concerning the Protection of Sustainable Food Crop Land, viewed from the perspective of Siyāsāh Tānfiżiyyāh. This research applies the Siyāsāh Tānfiżiyyāh theory, which emphasizes the government’s role in enforcing laws for the benefit of the community, focusing on supervision and law enforcement regarding land conversion. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through literature review, interviews, and documentation. This method was chosen to obtain a comprehensive understanding of the policy implementation process in the field and the obstacles encountered. The findings indicate that the implementation of Article 28 Paragraph (1) has not been optimal due to weak supervision, low public awareness, and limited resources. From the perspective of Siyāsāh Tānfiżiyyāh, this policy reflects efforts to safeguard public welfare, food security, and environmental sustainability. However, effective implementation requires stronger inter-agency coordination, regulatory reinforcement, and continuous public outreach. The protection of sustainable agricultural land is crucial not only from legal and religious standpoints but also for sustainable regional development. The success of this policy depends on the synergy between the government, the community, and agricultural business actors in preserving land as a strategic asset, as well as integrating participatory approaches in planning and monitoring land conversion to address real challenges and support regional food self-sufficiency. Keywords: South Lampung Regency, Protection of Sustainable Food Agricultural Land, Article 28 Paragraph (1), Regional Regulation Number 08 of 2017, Siyāsāh Tānfiżiyyāh, land conversion, food security.

Actions (login required)

View Item