IMPLEMENTASI PASAL 45 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung)

YUDHA, KURNIAWAN (2025) IMPLEMENTASI PASAL 45 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindugan sosial bagi penyandang disabilitas di indonesia mencangkup berbagai upaya untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan sosial. Hal ini mencakup jaminan sosial, bantuan sosial dan konsesi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas upaya Perlindungan Sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bantuan Sosial, Advokasi Sosial, dan/atau Bantuan Hukum. Namun, implementasi kebijakan perlindungan sosial seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya akses terhadap layanan, diskriminasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 45 dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya Penyandang Disabilitas dalam rangka perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan pasal tersebut dari perspektif fiqh siyasah di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Daerah tersebut dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah, khususnya dalam konteks perlindungan sosial penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi. Sedangkan pengelolaan data dilakukan melalui proses pemeriksaan dan sistematisasi data yang telah diperoleh. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 upaya perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas meliputi beberapa bentuk bantuan antara lain Advokasi sosial, Bantuan sosial dan Bantuan hukum dalam. Bentuk bantuan yang di salurkan dinas sosial provinsi lampung adalah berupa bantuan sosial berupa pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, kebutuhan pengobatan dan juga dalam bentuk uang tunai. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan bantuan oleh dinas sosial dilakukan dengan komitmen untuk dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Terkait bentuk bantuan lain yakni advokasi dan bantuan hukum meskipun belum dilaksanakan secara langsung oleh dinas sosial sendiri, namun dinas sosial tetap berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan bagi penyandang disabilitas untuk mendapat akses ke lembaga bantuan hukum yang bersedia memberikan bantuan hukum hal ini menunjukan adanya upaya yang telah diambil agar implementasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dilakukan secara baik dan menyeluruh. Tinjaun fiqh siyasah, Dilihat dari konteks pelaksanaannya maka implementasi adanya peraturan Daerah Provinsi Lampung Pasal 45 Nomor 7 Tahuun 2021 Tentang PenyeIenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dapat dinilai dari perspektif siyasah tanfidziyyah yakni pelaksaan kebijikan harus menjalakan prinsip keadillan tranparan dan akuntabilitas. ii Abstract Social protection for persons with disabilities in Indonesia encompasses various efforts to ensure their basic rights and equal access to various aspects of life, including education, health, employment, and social life. This includes social security, social assistance, and concessions designed to meet the specific needs of persons with disabilities. Based on Article 45 of Lampung Provincial Regulation Number 7 of 2021 concerning the Implementation of Social Welfare for Persons with Disabilities, social protection efforts are carried out by the Regional Government through social assistance, social advocacy, and/or legal aid. However, the implementation of social protection policies often faces various challenges, such as limited access to services, discrimination, and a lack of public understanding. This study discusses how Article 45 of the Lampung Provincial Regulattion Number 7 of 2021 concerning the Implementation of Social Welfare, especially for Persons with Disabilities in the context of social protection is implemmented. In addition, this study also examines the implemmentation of the article from the perspective of fiqh siyasah in the Lampung Provincial Social Service. The main objective of this studdy is to evaluate the implementation of Article 45 of the Regional Regulation using the fiqh siyasah approach, especialy in the context of social protection for persons with disabilities by the Lampung Provincial Social Service. This type 0f research uses field research with a descripptive-analytical approach. The techniques used to collect data included interviews, on-site observations, and documentation. Meanwhile, data managemen is caried out through the process of examining and systematizing The data that was collected. The results of this study can be concluded that in Article 45 of the Lampung Provincial Regulation Number 7 of 2021, social protection efforts to improve the welfare of persons with disabilities include several forms of assistance, including social advocacy, social assistance, and legal assistance. The form of assistance distributed by the Lampung Provincial Social Service is in the form of social assistance in the form of providing assistive devices for persons with disabilities, medical needs, and also in the form of cash. This shows that the implementation of assistance by the social service is carried out with a commitment to being able to provide support that is appropriate to the needs of persons with disabilities. Regarding other forms of assistance, namely advocacy and legal assistance, although not yet implemented directly by the social service itself, the social service still plays an active role in implementing assistance for persons with disabilities to gain access to legal aid institutions that are willing to provide legal assistance. This shows that efforts have been taken so that the implementation of improving the social welfare of persons with disabilities is carried out properly and comprehensively. Review of siyasah fiqh, Seen from the context of its implementation, the implementation of the Lampung Provincial Regional Regulation Article 45 Number 7 of 2021 concerning the Implementation of Social Welfare in Social Protection Efforts for Persons with Disabilities can be assessed from the perspective of siyasah tanfidziyyah, namely the implementation of policies must implement the principles of transparent justice and accountability.

Actions (login required)

View Item