PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA DAN IBNU KATSIR

REZA, DESTIANI (2025) PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA MENURUT PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA DAN IBNU KATSIR. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam sistem keluarga, peran kepala keluarga menjadi sentral dalam membimbing, melindungi, dan mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tradisi dan penafsiran klasik cenderung memposisikan laki-laki sebagai satu-satunya sosok qawwam atau pemimpin dalam keluarga, merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an seperti QS. An-Nisa: 34. Namun, pemaknaan atas istilah qawwam mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan tuntutan kesetaraan gender. Siti Musdah Mulia memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidaklah mutlak harus dipegang oleh laki-laki, melainkan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan tanggung jawab yang dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Sebaliknya, Ibnu Katsir secara tegas mempertahankan bahwa laki-laki secara kodrati lebih utama dan tidak layak dipimpin oleh perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun kepemimpinan publik. Perbedaan penafsiran ini melahirkan problematika penting dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya mengenai legitimasi perempuan sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap konstruksi pemikiran kedua tokoh tersebut untuk memahami akar masalah dan dampaknya terhadap peran gender dalam keluarga Muslim. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran perempuan, teori yang menyoroti bagaimana individu menjalankan perilaku sosial yang diharapkan sesuai dengan status sosial tertentu dalam masyarakat, termasuk peran-peran dalam keluarga seperti ayah, ibu, suami, istri, dan kepala keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian library research, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari bahan-bahan literatur tertulis yang relevan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis komparasi dengan sumber data sekunder dan tersier, Selanjutnya sumber data yang diperoleh dianalisis menggunakan Dalam analisis hasil temuan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pandangan Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa kepemimpinan dalam keluarga tidak seharusnya berbasis jenis kelamin, melainkan pada kapasitas, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Perempuan dapat menjadi kepala keluarga, terutama ketika ia berperan sebagai pencari nafkah utama atau dalam situasi tertentu yang menuntutnya mengambil posisi tersebut. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ia juga tidak menutup kemungkinan perempuan dapat mengambil peran kepemimpinan dalam kondisi khusus. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, baik Ibnu Katsir maupun Siti Musdah Mulia sepakat bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat kondisional dan ditentukan oleh kemampuan dan tanggung jawab, bukan semata jenis kelamin. Maka, hukum keluarga Islam memberikan ruang fleksibel yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar dalam menentukan kepala keluarga. Kata Kunci: Perempuan, Kepala Keluarga, Hukum Keluarga Islam ABSTRACT In the family system, the role of the head of the household is central in guiding, protecting, and fulfilling the needs of all family members. Traditional interpretations and classical understandings tend to position men as the sole qawwam or leader within the family, referring to Qur'anic verses such as Surah An-Nisa: 34. However, the interpretation of the term qawwam has shifted over time in response to evolving social contexts and demands for gender equality. Siti Musdah Mulia argues that family leadership should not be exclusively held by men; rather, it can be adapted according to the capabilities and responsibilities fulfilled by each partner. In contrast, Ibn Kathir firmly maintains that men are inherently superior and should not be led by women, either in the family sphere or in public leadership. This divergence in interpretation presents a critical issue in contemporary Islamic family law discourse, particularly regarding the legitimacy of women serving as heads of households. Therefore, a comprehensive analysis of the intellectual constructions of both figures is necessary to understand the roots of the issue and its implications for gender roles in Muslim families. The theoretical framework used in this study is role theory, which emphasizes how individuals perform expected social behaviors based on specific social statuses in society, including roles within the family such as father, mother, husband, wife, and head of the household. This research is categorized as library research, where data is collected directly from relevant written literature. The study employs a descriptive-comparative analysis approach using secondary and tertiary data sources. The findings are analyzed using a descriptive qualitative comparative method. The findings and conclusion of this study reveal that Siti Musdah Mulia's perspective asserts that leadership within the family should not be based on gender, but rather on capacity, responsibility, and contribution to the family’s well-being. A woman can serve as the head of the household, especially when she is the primary breadwinner or in certain situations that require her to assume that role. Similarly, Ibn Kathir does not rule out the possibility of women taking on leadership roles under specific conditions. From the perspective of Islamic Family Law, both Ibn Kathir and Siti Musdah Mulia agree that male leadership is conditional and should be determined by ability and responsibility, not merely by gender. Thus, Islamic Family Law offers a flexible framework that upholds justice and public benefit (maslahah) as the foundation for determining family leadership. Keywords: Women, Head of Family, Islamic Family Law

Actions (login required)

View Item