PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI PUPUK (Studi di Kampung Uman Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

DIVA OCTANIA, SURYA PRATIWI (2025) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM JUAL BELI PUPUK (Studi di Kampung Uman Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (9MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya praktik penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kampung Uman Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Pengecer pupuk di wilayah ini kerap menjual pupuk di luar wilayah tanggung jawabnya demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk di desa sendiri. Praktik ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk pada saat dibutuhkan dan harus membeli pupuk dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Akibatnya, banyak petani yang mengalami kerugian karena hasil panen menurun. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah telah dijalankan dalam praktik jual beli pupuk di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pengecer dan petani setempat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen resmi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara mendalam serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk yang dilakukan oleh pengecer di Kampung Uman Agung Mataram masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat unsur ketidakadilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, karena pengecer lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Hal ini menyebabkan kemudharatan bagi para petani yang merupakan pihak lemah dalam rantai distribusi. Selain itu, praktik penjualan pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari HET serta kurangnya transparansi dan tanggung jawab dari pihak pengecer semakin memperkuat bahwa prinsip-prinsip syariah belum diterapkan secara maksimal. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah serta edukasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sah menurut hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Pupuk, Keadilan, Pengecer, Petani.ABSTRACT This research is motivated by the practice of subsidized fertilizer sales that violate regulations in Uman Agung Mataram Village, Bandar Mataram District, Central Lampung Regency. Fertilizer retailers in this area often sell fertilizer outside their designated distribution areas in order to gain higher profits. This practice leads to fertilizer shortages in their own village, making it difficult for local farmers to obtain fertilizer when needed. Consequently, farmers are forced to purchase fertilizer at prices far above the government’s Highest Retail Price (HET), resulting in significant losses and reduced harvests. These conditions clearly contradict the core principles of Islamic economic law, which emphasize justice, public welfare (maslahah), and honesty in commercial transactions. Therefore, this study aims to examine the extent to which these Islamic economic principles are applied in fertilizer trade practices within the village. This study employs a qualitative research method with a field research approach and descriptive analysis. Primary data were collected through interviews with key informants, including fertilizer retailers and local farmers, while secondary data were obtained through literature review involving books, journals, and relevant documents related to the distribution of subsidized fertilizers. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using a descriptive-qualitative method to provide a detailed understanding of field conditions and to relate them to the principles of Islamic economic law, such as justice, welfare, honesty, and accountability. The results show that the fertilizer trade practices carried out by retailers in Uman Agung Village are not fully in accordance with the principles of Islamic economic law. There are elements of injustice in the distribution of subsidized fertilizer, as retailers prioritize personal gain over the well-being of the community. This has resulted in harm (maḍarrah) to the farmers, who are already the most vulnerable group in the distribution chain. Additionally, selling fertilizer at prices higher than the HET and the lack of transparency and responsibility from retailers indicate a significant deviation from the ethical standards of Islamic commerce. Based on these findings, it can be concluded that stricter supervision and government regulation are needed, along with education for business actors about the importance of applying Islamic values in economic activities. This would ensure that transactions are valid not only under national law but also in accordance with Islamic law. Keywords: Islamic Economic Law, Fertilizer Trade, Justice, Retailers, Farmers.

Actions (login required)

View Item