TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

FADHILA, MARDIANI (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 13. Regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas secara setara. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Pasal 13 tersebut dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), di mana penulis secara langsung melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas di Kecamatan Way Tenong, serta pihak terkait seperti penyelenggara pemilu dan keluarga penyandang disabilitas. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi nyata pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak politik penyandang disabilitas di Kecamatan Way Tenong telah menunjukkan kemajuan positif. Kebijakan seperti TPS keliling memudahkan partisipasi pemilih disabilitas. Namun, masih terdapat tiga aspek dari pasal 13 yang belum terpenuhi dan di selenggarakan secara optimal, yaitu akses terhadap pendidikan politik, keterlibatan dalam organisasi disabilitas, serta hak membentuk atau bergabung dengan partai politik. Secara keseluruhan, pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas telah mencerminkan semangat inklusivitas yang selaras dengan prinsip keadilan dalam Fiqh Siyasah, meskipun masih memerlukan perbaikan dari sisi fasilitas dan sosialisasi. Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang disabilitas, Fiqh Siyasah, Pemilihan 2024. ABSTRACT The fulfillment of political rights for persons with disabilities is an essential part of democratic principles, as guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, particularly Article 13. This regulation affirms that persons with disabilities have equal rights to participate in general elections. However, in practice, various challenges remain, especially regarding the availability of infrastructure and facilities that support equal participation. This study focuses on the implementation of Article 13 in the 2024 General Election in Way Tenong District, West Lampung Regency. This research employs a qualitative approach with field research methods, where data was collected directly through observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were persons with disabilities in Way Tenong District, as well as related parties such as election officials and the families of persons with disabilities. The aim of this method is to obtain a factual description of the actual conditions regarding the fulfillment of political rights for persons with disabilities in the field. The results of the study show that the implementation of political rights for persons with disabilities in Way Tenong District has shown positive progress. Policies such as mobile polling stations (TPS keliling) have facilitated the participation of voters with disabilities. However, three aspects of Article 13 have not been optimally fulfilled: access to political education, involvement in disability organizations, and the right to form or join political parties. Overall, the implementation reflects a spirit of inclusivity in line with the principle of justice in Fiqh Siyasah, although improvements are still needed in terms of facilities and outreach. Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, Fiqh Siyasah, 2024 Election. iv

Actions (login required)

View Item