IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGOPTIMALISASIAN LAHAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)

NUR, MAHLIKA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGOPTIMALISASIAN LAHAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mengatur kewajiban setiap orang untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah parkir yang terjadi di area Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung yang menyebabkan adanya gangguan terhadap kenyamanan lalu lintas dan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak pelanggaran parkir liar di enam blok pasar, yang menyebabkan kemacetan, ketidaktertiban, serta gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan pengunjung. Bagaimana Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2018 dalam pengoptimalisasian lahan parkir oleh kepala UPT Pasar Perumnas Way Halim, dan bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan aturan tersebut di kawasan Pasar Perumnas Way Halim. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini berada di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung. Metode pengambilan data ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Jenis dan sumber dara dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data di peroleh melalui wawancara (Interview). Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) belum optimal karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik parkir liar di enam blok pasar yang berada di sisi kanan dan kiri badan jalan. Pelanggaran ini disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir resmi, kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dan ditemukannya beberapa kendala seperti terbatasnya lahan parkir resmi, lemahnya pengawasan oleh otoritas pasar, minimnya penegakan sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari fungsi kekuasaan eksekutif (wilayah al-tanfidz) dalam menegakkan aturan demi menciptakan kemaslahatan umum (maslahah „ammah). Kegagalan dalam menerapkan peraturan daerah secara tegas mencerminkan lemahnya pelaksanaan fungsi tanfidziyyah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan, penindakan hukum, serta penyediaan sarana parkir yang memadai agar implementasi peraturan daerah tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Lahan Parkir, Ketertiban Umum, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT This study examines the implementation of Article 15 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Order and Public Tranquility, which regulates the obligation of every person to park their vehicle in a designated place. This study is motivated by the parking problem that occurred in the Perumnas Way Halim Market area of Bandar Lampung City which caused disruption to traffic comfort and the surrounding community. In what way is the Implementation of Article 15 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 in optimizing parking areas by the head of the Perumnas Way Halim Market UPT, and how is the Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective on the Implementation of Article 15 Paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018. The focus of the research is directed at the implementation of these regulations in the Perumnas Way Halim Market area. In practice, numerous illegal parking violations are still found in six market blocks, causing congestion, disorder, and disrupting visitor comfort and safety. This study used a qualitative approach with field research. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of Article 15 Paragraph (1) is suboptimal, as many illegal parking practices are still found in six market blocks located on the right and left sides of the road. These violations are caused by limited official parking space, lack of supervision, weak enforcement of sanctions, and low public awareness of the applicable regulations. Several obstacles were identified, including limited official parking space, weak supervision by market authorities, minimal enforcement of sanctions, and low public awareness of the importance of orderly parking. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah tanfidziyyah), these regional regulations are part of the executive branch's function (wilayah al-tanfidz) in enforcing regulations to create the public good (maslahah „ammah). Failure to strictly implement these regional regulations reflects the weak implementation of the tanfidziyyah function. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, legal enforcement, and the provision of adequate parking facilities so that the implementation of regional regulations is not only valid under state law but also in accordance with the principles of justice in Islam. Keywords : Implementation, Regional Regulations, Parking Lots, Public Order, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item