TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Pasar Tempel Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)

MUHAMMAD, HAKIM AL HAFIZ (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Pasar Tempel Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pedagang kaki lima merupakan individu atau kelompok yang mata pencahariannya berjualan di tempat-tempat umum. Pekerjaan sebagai pedagang kaki lima memiliki risiko tinggi karena sering berhadapan dengan ketertiban umum dan regulasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, pedagang kaki lima memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan di lingkungan tempat mereka berdagang. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pedagang kaki lima yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan tersebut, bahkan beberapa di antaranya mengalami penggusuran tanpa solusi alternatif yang jelas. Dalam Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan sekitar tempat berdagang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling dari total 200 pedagang kaki lima di Pasar Tempel Kecamatan Rajabasa untuk melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pegawai Kecamatan Rajabasa dan beberapa pedagang kaki lima yang beraktivitas di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum masih belum optimal. Pemerintah setempat belum sepenuhnya menjalankan peran pengawasan dan sosialisasi dengan baik, sehingga masih banyak pedagang yang tidak memahami kewajiban mereka atau merasa terbebani oleh peraturan tersebut. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan, belum sepenuhnya terpenuhi. Dari aspek perlindungan, masih ada kendala seperti kurangnya dialog antara pemerintah dan pedagang, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan aturan. Sementara dari aspek pemberdayaan, pedagang kaki lima belum mendapatkan dukungan atau solusi alternatif, seperti penyediaan lokasi usaha yang lebih sesuai dan edukasi mengenai aturan yang berlaku. Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Peratruran Dearah, Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Siyasah Tanfidziyah. ABSTRACT Street vendors are individuals or groups whose livelihood depends on selling goods in public spaces. This occupation carries high risks due to frequent encounters with public order regulations and government policies. According to Regional Regulation of Bandar Lampung City No. 1 of 2018 concerning Public Order and Community Tranquility, street vendors are obligated to maintain cleanliness, order, and security in their trading environment. However, in reality, many street vendors struggle to comply with these regulations, and some even face eviction without clear alternative solutions. Article 31, Paragraph 1 of this regulation states that street vendors utilizing public facilities must uphold order, cleanliness, health, and environmental aesthetics in their trading areas. This regulation aims to create a more orderly and comfortable environment for the community. This study employs field research methodology. Data collection was conducted using purposive sampling from a total of 200 street vendors in Pasar Tempel, Rajabasa District, to examine the implementation of the regulation. Interviews were conducted with Rajabasa District officials and several street vendors operating in the research location. The findings of this study indicate that the implementation of Article 31, Paragraph 1 of Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning Public Order and Community Tranquility remains suboptimal. The local government has not fully carried out its role in supervision and socialization, resulting in many vendors lacking awareness of their obligations or feeling burdened by the regulation. A review from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the implementation of this regulation reveals that key Islamic legal principles, such as justice and public welfare, have not been entirely fulfilled. From a protection aspect, there are challenges, such as a lack of dialogue between the government and vendors, leading to an imbalance in regulation enforcement. Meanwhile, from an empowerment perspective, street vendors have yet to receive adequate support or alternative solutions, such as the provision of suitable trading locations and education on applicable regulations. Keywords : Street Vendors, Regional Regulation, Public Order, Community Tranquility, Siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item