TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH SYAR’IYYAH TERHADAP LARANGAN KAMPANYE POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi di Badan Pengawas Pemilu Lampung Utara)

FADEL, RASIDI RAFSANJANI (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH SYAR’IYYAH TERHADAP LARANGAN KAMPANYE POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi di Badan Pengawas Pemilu Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kedisiplinan bagi PNS sangat jelas dilarang memeberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, yang intinya adalah PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai PNS. Teori yang digunakan yaitu Konsep Fiqh Siyasah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi di Badan Pengawas Pemilu Lampung Utara)? 2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah terhadap Larangan Kampanye Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi di Badan Pengawas Pemilu Lampung Utara)?. Jenis penelitian ini Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 5 Orang, yaitu Ketua Bawaslu Lampung Utara, Staf Pendukung, Staf Penanangan Pelanggaran dan Datin, dan 2 orang PNS yang telah mengikuti Sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi larangan kampanye politik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Utara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bawaslu Lampung Utara secara aktif menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan menegakkan prinsip netralitas PNS dengan melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi, pemantauan, serta penanganan laporan dugaan pelanggaran yang masuk. Siyasah Tanfiziyah Syar‟iyyah, yang menekankan pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip keadilan („adl), amanah, dan kemaslahatan umat, dapat dilihat dalam upaya Bawaslu Lampung Utara dalam menegakkan aturan terkait netralitas PNS. Hal ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret seperti sosialisasi kepada aparatur sipil negara, pemantauan terhadap potensi pelanggaran, serta penerimaan dan proses tindak lanjut terhadap laporan dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan Siyasah Tanfiziyah Syar‟iyyah, larangan kampanye politik bagi PNS menurut PP No. 94 Tahun 2021 telah diimplementasikan dengan baik di Bawaslu Lampung Utara, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Larangan Kampanye, PNS, Siyasah Tanfiziyah Syar’iyyah. ABSTRACT Discipline for civil servants is very clearly prohibited from providing support to candidates for President/Vice President, candidates for Regional Head/Deputy Regional Head, candidates for members of the People‟s Representative Council, candidates for members of the Regional Representatives Council, or candidates for members of the People's Representative Council. Prohibition of Civil Servants from becoming Members of Political Parties, the essence of which is that civil servants are prohibited from becoming members and/or administrators of political parties. The theory used is the concept of Siyasah Fiqh. The problem formulation in this research is: 1. What is the Prohibition of Political Campaigns for Civil Servants (PNS) According to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants (PNS) (Study at the North Lampung Election Supervisory Agency)? 2. How does Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah review the Prohibition of Political Campaigns for Civil Servants (PNS) according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants (PNS) (Study at the North Lampung Election Supervisory Agency)? This type of research is field research. The data used are primary data and secondary data. The data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. In this research, interviews were conducted with 5 people, namely the Chairperson of North Lampung Bawaslu, Support Staff, Handling Staff, and 2 civil servants who had taken part in the socialization. Based on the results of the analysis of the implementation of the ban on political campaigns for Civil Servants (PNS) according to Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants (PNS) in a study conducted at the North Lampung Election Supervisory Agency (Bawaslu), it can be concluded that the policy has been implemented and is running in accordance with existing regulations. Bawaslu North Lampung actively carries out its duties in supervising and upholding the principle of neutrality for civil servants by carrying out various efforts, such as outreach, monitoring and handling incoming reports of alleged violations. Siyasah Tanfiziyah Syar'iyyah, which emphasizes the implementation of government policies in accordance with the principles of justice ('adl), trust and the benefit of the people, can be seen in the North Lampung Bawaslu's efforts to enforce regulations regarding the neutrality of civil servants. This is realized through various concrete steps such as outreach to state civil servants, monitoring potential violations, as well as receiving and following up on reports of alleged involvement of civil servants in political campaigns. Thus, it can be concluded that in the review of Siyasah Tanfiziyah Syar'iyyah, the prohibition on political campaigns for civil servants according to PP No. 94 of 2021 has been implemented well in North Lampung Bawaslu, in accordance with sharia principles in fair and responsible governance. Keywords: Campaign Prohibition, Civil Servants, Siyasah Tanfiziyah Syar'iyyah.

Actions (login required)

View Item