IMPLEMENTASI PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)

WILLY, INDRI MAHRANI (2025) IMPLEMENTASI PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DALAM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 Tentang Perkebunan menegaskan bahwa pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan itu dilarang, namun di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara masih ada yang melakukan hal tersebut. Hal ini di sebabkan kurang tegas nya pemerintah terhadap pelanggar tersebut dan juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan akibat dari pembakaran tersebut. Meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan perlu penguat serta perhatian lagi dari pemerintah, Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta sektor yang bersangkutan lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, pembakaran hutan dan lahan dianggap haram berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta sektor yang terkait juga telah beberapa strategi untuk menekan agar tidak terjadi kenaikan jumlah pembakaran hutan dan lahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih peduli akan lingkungan hidupnya. Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pembakaran, Fiqh Siyasah. 2 ABSTRACT Law Number 39 of 2014 Article 56 concerning Plantations emphasizes that opening plantations by burning forests and land is prohibited. However, this practice still occurs in Karang Dapo Village, North Musi Rawas Regency. This is due to the lack of firm action from the government against violators and the low public awareness of the impacts and consequences of such burning. The increasing number of forest and land fires requires stronger enforcement and greater attention from the government, particularly the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and other relevant sectors. From the perspective of Islamic law, forest and land burning is considered haram based on a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council. This study employs a qualitative method with a field research approach, utilizing observation, interviews, and documentation. The Regional Disaster Management Agency and related sectors have also implemented several strategies to suppress the increase in forest and land burning. This research is expected to provide insight for the community to become more concerned about their environment. Keywords: Implementation, Law Number 39 of 2014, Burning, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item