TINJAUAN FIQH MUʿĀMALAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK DIBOIKOT (Studi Pada Toko Fiona Berkah Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara)

ELSA, DWI MARSHEILA (2025) TINJAUAN FIQH MUʿĀMALAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK DIBOIKOT (Studi Pada Toko Fiona Berkah Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Boikot merupakan tindakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan, perilaku, atau prinsip yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Berdasarkan fenomena tersebut komisi Fatwā Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwā MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina yang berisi himbauan umat Islam memaksimalkan menghindari mengkonsumsi serta pemakaian produk tersebut. Namun, masih ada umat Islam mengabaikan fatwā tersebut dan masih menggunakan produk-produk yang diboikot dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah terlanjur menstok barang tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha yang menjual produk diboikot pada Toko Fiona Berkah Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung utara dan bagaimana tinjauan fiqh muʿāmalah terhadap perlindungan hukum pelaku usaha yang menjual produk diboikot.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha yang menjual produk diboikot pada Toko Fiona Berkah Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung utara dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muʿāmalah terhadap perlindungan hukum pelaku usaha yang menjual produk diboikot. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di toko fiona berkah desa pekurun tengah kecamatan abung pekurun kabupaten lampung utara. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data lapangan, serta melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi pada objek penelitian. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenernya mungkin disusun dan diolah untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaku usaha di Toko Fiona Berkah yang sejak 2020 menjual berbagai produk termasuk yang diboikot pasca fatwā MUI No. 83 Tahun 2023, telah menyesuaikan usaha dengan mengurangi stok produk terkait dan mengantinya dengan alternati yang tidak berdapat boikot. Dalam tinjauan fiqh muʿāmalah, tindakan boikot terhadap produk yang teridentifikasi mendukung kezaliman dinilai sah selama bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat, serta tidak membawa kerugian yang lebih besar bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Pelaku usaha tetap memiliki perlindungan asalkan produk yang dijual memenuhi standar yang berlaku, dan keputusan untuk menghindari produk boikot merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan hukum Isalam dan hukum positif di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Produk Diboikot . ABSTRACT Boycott is an action as a form of protest against policies, behavior, or principles that are considered contrary to the values adopted. Based on this phenomenon, the Fatwā Commission of the Indonesian Ulema Council issued MUI Fatwā No. 83 of 2023 concerning the law of support for the Palestinian struggle which contains an appeal for Muslims to maximize avoiding consuming and using these products. However, there are still Muslims who ignore the fatwā and still use boycotted products and legal protection given to business actors who have already stocked these goods. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection of business actors who sell boycotted products at the Fiona Berkah Shop, Pekurun Tengah Village, Abung Pekurun District, North Lampung Regency and how is the review of muʿāmalah fiqh regarding the legal protection of business actors who sell boycotted products. The purpose of this study is to determine the legal protection of business actors who sell boycotted products at the Fiona Berkah Shop, Pekurun Tengah Village, Abung Pekurun District, North Lampung Regency and to determine the review of muʿāmalah fiqh regarding the legal protection of business actors who sell boycotted products. The type of research used is field research conducted at the Fiona Berkah shop, Pekurun Tengah village, Abung Pekurun district, North Lampung regency. The sources of research data used are primary data and secondary data. This research was conducted in order to obtain field data, as well as conduct interviews and take documentation on the research object. This research is descriptive analysis, namely a research method by collecting data according to the truth, as possible, compiled and processed to provide an overview of the existing problems. The results of the study indicate that business actors at the Fiona Berkah Store, which since 2020 has sold various products including those boycotted after the MUI fatwā No. 83 of 2023, have adjusted their business by reducing the stock of related products and replacing them with alternatives that are not boycotted. In the review of muʿāmalah fiqh, the act of boycotting products identified as supporting injustice is considered legitimate as long as it aims to maintain justice and the welfare of the people, and does not bring greater losses to business actors or society. Business actors still have protection as long as the products sold meet applicable standards, and the decision to avoid boycotted products is a form of social responsibility that is in line with Islamic law and positive law in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Business Actors, Boycotted Products .

Actions (login required)

View Item