PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENCAIRAN UANG DUKA DAN PENSIUN JANDA DARI PT. TASPEN (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Ainunisya, Maharani and Mohammad, Yasir fauzi and Kartika, S PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PENCAIRAN UANG DUKA DAN PENSIUN JANDA DARI PT. TASPEN (Studi Putusan No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Jurnal Tana Mana.

PDF Download (6MB)

Abstract

ABSTRACK The legalization of marriage in state law is often a prerequisite in various aspects of administration, including the disbursement of bereavement and widow's pension from PT. TASPEN. The problem arises when the married couple does not have an official marriage certificate recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Civil Registry. In Decision No. 580/Pdt.G/2023/PA. Tnk, a wife submits an application for isbat nikah so that her marriage with her deceased husband can be legally recognized to obtain pension rights and bereavement compensation. This research aims to understand the legal basis and considerations of the Panel of Judges in legalizing unregistered marriages and their impact on civil rights. The method used is qualitative with a normative juridical approach to Decision No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The results of the study show that judges consider the aspect of justice by paying attention to evidence of legally married religion even though it has not been administratively recorded. In addition, the judge also referred to the principle of benefit and legal protection for widows. This study emphasizes the importance of marriage registration as legal protection for couples who marry religiously. Thus, the Religious Court plays a role in ensuring justice and legal certainty for the community. Keywords: Married Validation, Court Decusion, PT. TASPEN. ABSTRAK 2 Legalisasi pernikahan dalam hukum negara sering kali menjadi syarat dalam berbagai aspek administrasi, termasuk pencairan tunjangan berduka dan pensiun janda dari PT. TASPEN. Masalah muncul ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Putusan No. 580/Pdt.G/2023/PA. Tnk, seorang istri mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahannya dengan suaminya yang telah meninggal dapat diakui secara hukum untuk memperoleh hak pensiun dan kompensasi berduka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam melegalkan pernikahan yang tidak terdaftar serta dampaknya terhadap hak-hak sipil. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan No. 580/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek keadilan dengan memperhatikan bukti pernikahan secara agama yang sah meskipun belum tercatat secara administratif. Selain itu, hakim juga merujuk pada prinsip manfaat dan perlindungan hukum bagi janda. Penelitian ini menekankan pentingnya pendaftaran pernikahan sebagai perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Penetapan Perkawinan, Putusan Pengadilan, PT. TASPEN.

Actions (login required)

View Item