PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAWON TERHADAP HASIL PERTANIAN GAGAL PANEN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Trirahayu Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)

DWI, MEILIHAH (2025) PRAKTIK PENGUPAHAN DENGAN SISTEM BAWON TERHADAP HASIL PERTANIAN GAGAL PANEN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Trirahayu Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan dengan sistem bawon terhadap hasil pertanian gagal panen yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Trirahayu. Akad bawon buruh tani memiliki ketidak pastian (Gharar) dalam kontrak tentang berapa upah yang akan diterima, sehingga upah berlebih merugikan pemilik lahan dan jika upah terlalu rendah akan merugikan buruh tani padi, namun dalam penelitian ini buruh tani padi dirugikan karena pemilik lahan sawah mengalami gagal panen hampir 50% sehingga tenaga yang dikeluarkan buruh tani padi dari masa tanam hingga masa panen tidak dibayar dengan cukup. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan dengan sistem bawon terhadap hasil pertanian gagal panen di Desa Trirahayu Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan dengan sistem bawon terhadap hasil pertanian gagal panen di Desa Trirahayu Kecamata Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan dengan sistem bawon terhadap hasil pertanian gagal panen di Desa Trirahayu Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan dengan sistem bawon terhadap hasil pertanian gagal panen di Desa Trirahayu Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa praktik upah mengupah dengan sistem bawon yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Trirahayu sudah menjadi sesuatu yang biasa atau bisa dikatakan telah menjadi kebiasaan. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu tradisi yang telah berlangsung sejak lama, terutama dalam konteks pengupahan dengan sistem bawon. Praktik ini menjadi umum karena dianggap efektif bagi pemilik lahan dan buruh tani yang tidak memiliki lahan persawahan. Akad yang digunakan pada sistem bawon adalah akad ijarah (upah-mengupah). Metode pembayaran upah dengan sistem bawon yaitu buruh tani menunggu hasil dari masa tanam sampai masa panen dimana besarnya upah yang diberikan tergantung dari hasil panen yang di dapat pemilik lahan. Jika hasil panen berhasil maka upah yang di dapat sangat cukup atau bahkan lebih. Jika hasil panen gagal maka pemilik lahan dan buruh tani sama-sama dirugikan dalam hal ini. Namun keduanya sama-sama menyadari bahwa sistem bawon tidak memiliki kejelasan mengenai hasil panen yang di dapat, kedua belah pihak terutama buruh tani tidak menuntut apabila tenaga yang dikeluarkan dan upah yang didapatkan tidak sesuai. Kata Kunci: Sistem Bawon, Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT This research is motivated by the practice of paying wages with the bawon system for failed agricultural products carried out by some people in Trirahayu Village. The bawon contract for farm laborers has uncertainty (Gharar) in the contract about how much wages will be received, so that excessive wages are detrimental to land owners and if wages are too low it will be detrimental to rice farm laborers. However, in this study, rice farm laborers were disadvantaged because rice field owners experienced almost 50% crop failure so that the energy expended by rice farm laborers from planting to harvesting was not paid sufficiently. The formulation of the problem of this study is how the practice of wages with the bawon system for failed agricultural products in Trirahayu Village, Negerikaton District, Pesawaran Regency and how the legal review of Islamic economics on wages with the bawon system for failed agricultural products in Trirahayu Village, Negerikaton District, Pesawaran Regency. The purpose of this study was to determine the practice of wages with the bawon system for failed agricultural products in Trirahayu Village, Negerikaton District, Pesawaran Regency and to determine the legal review of Islamic economics on wages with the bawon system for failed agricultural products in Trirahayu Village, Negerikaton District, Pesawaran Regency. The method used in this study is descriptive qualitative analysis and field research. The data sources used in this study are primary and secondary data sources. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The results of the research conducted concluded that the practice of paying wages with the bawon system carried out by some of the people of Trirahayu Village has become something common or can be said to have become a habit. This can be considered a tradition that has been going on for a long time, especially in the context of wages with the bawon system. This practice is common because it is considered effective for landowners and farm laborers who do not have rice fields. The contract used in the bawon system is the ijarah contract (wages-wages). The method of paying wages with the bawon system is that farm laborers wait for the results from the planting season to the harvest season where the amount of wages given depends on the harvest obtained by the landowner. If the harvest is successful, the wages received are sufficient or even more. If the harvest fails, the landowner and farm laborer are both disadvantaged in this case. However, both are aware that the bawon system does not have clarity regarding the harvest results obtained, both parties, especially farm laborers, do not sue if the energy expended and the wages received are not appropriate. Keywords: Bawon System, Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item