IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONASI PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan)

WENNY, TRIJULIA ANGGRAINI (2025) IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONASI PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Illegal fishing merupakan suatu tindakaan menangkap ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan dan hukum yang beraku di suatu wilayah. Kegiatan ini mencangkup penangkapan ikan di daerah terlarang, penangkapan ikan diluar jumlah tangkapan yang telah ditetapkan, dan penangkapan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan merusak ekosistem serta ekosistem biota laut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Di Zonasi Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan di Zonasi Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengimplementasikan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Di Zonasi Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat dan mengetahui tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap mengimplementasikan Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Di Zonasi Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang menekankan prinsip keadilan. Hasil dari penelitian ini dalam Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Di Zonasi Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat adalah masih belum terimplementasikan dengan baik karena masih banyak nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap ilegal yang disebabkan karena kurangnya pengawasan dalam tindak illegal fishing di Kabupaten Lampung Selatan oleh pihak terkait. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyyah yang dimana peraturan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum islam untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memikirkan aspek keadilan. Kata Kunci: Perikanan, Ilegal Fishing, Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT Illegal fishing is an act of catching fish without a permit or in violation of applicable regulations and laws in a region. This activity includes fishing in prohibited areas, fishing outside the specified catch amount, and fishing using prohibited fishing gear that damages the ecosystem and marine biota ecosystem. The problems in this study are (1) Implementation of Article 10 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia in Inland Waters by the Fisheries Service of South Lampung Regency? (2) How is the Siyasah Tanfidziyah review of the Implementation of Article 10 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia in Inland Waters by the Fisheries Service of South Lampung Regency?. This study aims to determine the implementation of Article 10 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia in Inland Waters and to determine the Siyasah Tanfidziyah review of the implementation of Article 8 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia in Inland Waters. The research method used in this study is field research with a qualitative descriptive nature. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature studies from relevant sources. This study also analyzes the implementation of the policy from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah which emphasizes the principle of justice. The results of this study in Implementing Article 10 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 36 of 2023 concerning the Placement of Fishing Gear and Fishing Aids in the Measured Fishing Zone and Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia in Inland Waters are still not implemented properly because there are still many fishermen who catch fish using illegal fishing gear due to the lack of supervision of illegal fishing in South Lampung Regency by the relevant parties. This is also not in accordance with the principles of siyasah tanfidziyah where regulations are made in accordance with the provisions of Islamic law to be implemented properly by considering aspects of justice. Keywords: Fisheries, Illegal Fishing, Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item