TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Di Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

DANDIKA, TRISNA KUSUMA (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Di Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkadang didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, menjadi barang kebutuhan bagi setiap keluarga, baik skala keluarga kecil maupun dalam cakupan keluarga besar dalam artian negara. Dalam hal ini tertuang di dalam Undang-undang Pasal 23 Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Peran Kampung Terhadap Implementasi Undang-undang Pasal 23 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-undang Pasal 23 Nomor 22 tahun 2001 tentang pengelolaan minyak dan gas bumi serta Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan Undang-undang Pasal 23 Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif atau yang sering disebut juga dengan penelitian lapangan (Field Reaserch). Populasi terdiri dari 12 orang, dan sampel yang digunakan sebanyak 12 orang dan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan informasi yang dianggap tepat untuk diambil datanya, Data Sekunder, yaitu semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, Observasi, wawancara, dan dokumetasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Pasal 23 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak diterapkan, karena sistem pengelolaan minyak dan gas bumi dikelola oleh individu. Melihat dari hasil pengelolaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mempunyai modal besar selalu mempunyai kuasa dan tidak patuh terhadap Undang-undang. Dalam konsep Islam, sumber daya alam termasuk kepemilikan umum. Berdasarkan analisis bahwa implementasi Undang Undang Pasal 23 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan konsep Siyasah Tanfidziyyah belum dilaksanakan dengan semestinya, Undang-Undang dibuat dan berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Islam yaitu kepentingan umat, mengakomodir dan mengefektifitas kegiatan masyarakat yang tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Maka dari itu, sampai dengan saat ini belum ada parameter untuk dapat mengukur sejauh mana pelaksanaan tata kelola negara tersebut oleh pemerintahan, terutama hal yang menyangkut sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Kata kunci : Fiqh siyasah, Implementasi, Minyak dan Gas Bumi. ABSTRACT Oil and natural gas as strategic non-renewable natural resources that are sometimes in the jurisdiction of Indonesian mining are national wealth controlled by the state. Oil and natural gas are important things in life, becoming necessities for every family, both on a small family scale and in the scope of a large family in the sense of the state. In this case it is stated in Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas. There are two issues studied in this thesis, namely: How is the Role of the Village in the Implementation of Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas in Sendang Mukti Village, Sendang Agung District, Central Lampung Regency and how is the Review of Fiqh Siyasah Regarding the Management of Oil and Natural Gas in Sendang Mukti Village, Sendang Agung District, Central Lampung Regency. The purpose of this study is to find out how the fiqh siyasah review of Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning the management of oil and natural gas and how to find out the role of the government in implementing Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning oil and natural gas. This researcher uses a qualitative approach that is descriptive or often referred to as field research. The population consists of 12 people, and the sample used is 12 people and uses a purposive sampling technique. The data sources used in this study are Primary Data, namely data taken from the first source in the form of interview results and information that is considered appropriate to be taken data, Secondary Data, namely all data that does not come from primary data sources that can provide and complete and support information related to the object of research. The data collection methods used are, Observation, interviews, and documentation. The results of the study found that Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas was not implemented, because the oil and natural gas management system was managed by individuals. Looking at the results of the management, it can be concluded that people who have large capital always have power and do not obey the law. In the concept of Islam, natural resources are included in public ownership. Based on the analysis that the implementation of Law Article 23 Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas with the concept of Siyasah Tanfidziyyah has not been implemented properly, the Law was made and based on the Principles of Islamic Law, namely the interests of the people, accommodating and making community activities effective which aim to realize social justice. Therefore, until now there has been no parameter to measure the extent to which the implementation of state governance by the government, especially matters concerning natural resources Oil and Natural Gas. Keywords: Fiqh Siyasah, Implementation, Oil and Natural Gas.

Actions (login required)

View Item