TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022-2024 (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah)

M, NASIR SYUKUR (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022-2024 (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024 menjelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan pengarusutamaan gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah? Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah? Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada 4 orang yaitu 1 orang Kepala Bidang Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga, 1 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, 1 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, dan 1 Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah belum maksimal. Hal ini dikarenakan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah masih perlu perhatian serius. Perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar, Belum ada komitmen politik yang jelas dalam implementasi PUG di bidang pendidikan. Implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan fiqh siyāsah. QS. Al Mu’minun ayat 12-16 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berasal dari diri yang satu dan secara biologi pencipataan bahan dan prosesnya sama. Tidak ada pengecualian dalam agama Islam mengenai hak dan kedudukan baik laki-laki maupun perempuan. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Peraturan Bupati, Pengarusutamaan Gender. ABSTRACT Article 4 Number 1 of the Central Lampung Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming of Central Lampung Regency for 2022-2024 explains that the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming includes strengthening gender mainstreaming institutions, socializing gender mainstreaming, implementing gender-responsive planning and budgeting, and optimizing the implementation of gender mainstreaming monitoring. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of Article 4 Number 1 of the Central Lampung Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Central Lampung Regency for 2022-2024 by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency? And how is the review of fiqh siyasah on the implementation of Article 4 Number 1 of the Central Lampung Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Central Lampung Regency for 2022-2024 by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency? The type of research in this thesis is field research. Interviews conducted in this study were aimed at 4 people, namely 1 Head of the Women's and Family Quality of Life Division, 1 Head of the Women's Empowerment Section, 1 Head of the Women's Protection Section, and 1 Head of the Women's Rights Protection Section. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study suggest that the implementation of Article 4 Number 1 of the Central Lampung Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Central Lampung Regency for 2022-2024 by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency has not been optimal. This is because gender equality in the field of education in Central Lampung Regency still needs serious attention. Women are still lagging behind in enjoying learning opportunities. There is no clear political commitment in the implementation of PUG in the field of education. The implementation of Article 4 Number 1 of the Central Lampung Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Central Lampung Regency for 2022-2024 by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency is not in accordance with fiqh siyāsah. QS. Al-Mu'minun verses 12-16 explain that men and women both come from one self and biologically the creation of materials and processes is the same. There are no exceptions in the Islamic religion regarding the rights and status of both men and women. Keywords: Fiqh Siyasah, Regent Regulation, Gender Mainstreaming.

Actions (login required)

View Item