ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

TAJRI, MILIANDA (2025) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Masyarakat yang sejahtera akan terwujud apabila pembangunan sarana infrastruktur yang merata. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini ialah Bagaimana implementasi perpres nomor 148 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadapi implementasi perpres nomor 148 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perpres nomor 148 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadapi implementasi perpres nomor 148 tahun 2015 tentang penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (Field Research), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan agraria dan kegiatan pengadaan tanah oleh pemerintah, proses dan sebab akibat dari kegiatan konsinyasi oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses konsinyasi pengadaan tanah, pendapat para ahli dan sarjana, jurnal, artikel dan berbagai berita dari sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sesungguhnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum, dengan beberapa ketentuan diantaranya: apabila dalam melakukan pembebasan tanah tidak ada pihak pihak tertentu yang dirugikan. Namun ketika pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam, sama seperti yang terjadi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, adanya kejanggalan karena tidak adanya ganti rugi dari pemerintah dalam pembebasan tanah tersebut, karena hal yang demikian merugikan pihak yang menempati tanah tersebut. Pembebasan tanah di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pembangunan jalan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kata Kunci : Pembangunan Jalan, Pemerintah, Pembebasan tanah. ABSTRACT Development is a process of change that occurs consciously, deliberately, and sustainably, with the primary goal of improving the welfare of human life or the society of a nation. A prosperous society will materialize if infrastructure development is well-distributed. The problem statements of this thesis are: (1) How is the implementation of Presidential Regulation No. 148 of 2015 concerning the administration of land acquisition for public interest development carried out in Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Tulang Bawang Udik District, West Tulang Bawang Regency? And (2) how does the analysis of Fiqh Siyasah respond to the implementation of Presidential Regulation No. 148 of 2015 regarding land acquisition for public interest development in the same area? This study aims to determine how Presidential Regulation No. 148 of 2015 is implemented for land acquisition for public interest and to examine it through Fiqh Siyasah analysis. This research is qualitative (field research), involving interviews or dialogue with the subjects. Data collection methods include document study—reviewing various sources such as agrarian related books, government land acquisition processes and their causes and effects, legislation related to land acquisition consignment, expert opinions, journals, articles, and various news outlets. Based on the findings, it can be concluded that, in principle, land acquisition for public interest must meet several conditions, one of which is that no parties should be harmed. However, when land acquisition contradicts positive law and Islamic law—as happened in Tiyuh Gunung Katun Tanjungan—there are irregularities, such as the absence of compensation from the government. This harms the people occupying the land. The land acquisition for road development in Tiyuh Gunung Katun Tanjungan has not complied with Article 1, point 2 of Law No. 2 of 2012, which states that land acquisition is the process of providing land by way of fair and proper compensation to eligible parties. Keywords: Road Development, Government, Land Acquisition.

Actions (login required)

View Item