ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN PASAL 532 UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

LYRA, VIRNA (2025) ANALISIS FIQH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN PASAL 532 UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi dan juga sarana untuk menjalankan nilai kedaulatan rakyat. Namun sebagai wujud dari dinamika pemilihan umum tentunya sering kali mengalami adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan baik peserta calon, tim kampanye, maupun panitia pelaksana. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu di tahun 2024 dan bagaimana analisis fiqh siyasah tanfiziyah terhadap peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu di tahun 2024 tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu menerima, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu seperti meminta keterangan, melakukan penelusuran, dan merekomendasikan hasil PSU pemilu jika terjadi pelanggaran. Analisis fiqh siyasah tanfiziyah terhadap peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu dengan pasal 532 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam menangani pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 masih dikatakan belum sesuai dengan tuntutan fiqh siyasah tanfiziyah yaitu menghendaki kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, sedangkan apa yang telah diupayakan oleh Bawaslu masih terkendala adanya beberapa pelanggaran terkait proses pemilu dan menjadi terhambat. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Bawaslu mesti bisa mewujudkan kemaslahatan, baik bagi pemimpin dan pemerintahan tersebut maka harus dilaksanakan pemilihan suara ulang karena demi kemaslahatan masyarakat untuk pemilu yang bebas, jujur, rahasia dan adil. Kata Kunci: Fiqh siyasah tanfiziyah, Pemilu, Bawaslu. ABSTRACT implementation of democratic principles and also a means to implement the values of people's sovereignty. However, as a manifestation of the dynamics of general elections, of course, there are often violations committed by both candidate participants, campaign teams, and the organizing committee. There are several problems that require further discussion in this study, namely how is the role of the Bandar Lampung City Bawaslu in handling election violations in 2024 and how is the analysis of fiqh siyasah tanfiziyah regarding the role of the Bandar Lampung City Bawaslu in handling election violations in 2024 This research is included in field research which is supported by library research. The data collection method used by the author in this research is the documentation technique, namely collecting data by searching for data for the needs of completing this research with several data collection methods, namely interviews and documentation. Based on the results of the study, the role of the Bandar Lampung City Bawaslu in handling election violations is to receive, process and follow up on election violations such as requesting information, conducting investigations, and recommending election results if violations occur. The analysis of the fiqh siyasah tanfiziyah on the role of Bawaslu in handling election violations in 2024 is still said to be not in accordance with the demands of fiqh siyasah tanfiziyah, namely requiring policies that bring benefits to the community, while what has been attempted by Bawaslu is still constrained by several violations related to the election process and is hampered, this is what causes Bawaslu to be able to realize the benefits for both the leader and the government, so the election of the signpost must be carried out because for the benefit of the community for free, honest, secret and fair elections. Keywords: Fiqh siyasah tanfiziyah, Election, Bawaslu.

Actions (login required)

View Item