TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN KUASA PADA AKAD MURABAHAH (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung)

Aldin, Danang Juniansyah (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN KUASA PADA AKAD MURABAHAH (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pembiayaan Murabahah memberikan kemudahan kepada nasabah seperti pembelian barang dapat di wakilkan kepada nasabah dengan memberikan kuasa pembelian baru dilakukan akad Murabahah. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah seperti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri di mana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri tidak memiliki barang untuk di jual kepada nasabah secara langsung sehingga nasabah melakukan pembelian barang sendiri sebagai wakil dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri namun dalam proses pembelian tersebut nasabah tidak diberikan kuasa pembelian barang, melainkan hanya memberikan informasi setelah nasabah mendapatkan barang untuk segera melaporkan ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri dengan menyerahkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian barang kemudian dilakukan akad wakalah dan akad Murabahah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana praktik penambahan kuasa pada akad murabahah dan bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penambahan kuasa pada akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan field research data diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sampel yang digunakan dalam penelitian 2 karyawan dan 3 nasabah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa praktik penambahan kuasa pada akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dilakukan secara bersama-sama yaitu akad wakalah dan akad Murabahah, karena Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri terlebih dahulu memberi sejumlah uang tunai yang dimohonkan oleh nasabah/anggota untuk keperluan membeli barang kepada supplier, pembelian tersebut terjadi sesaat setelah nasabah/anggota mendapatkan uang tunai dari Keuangan Syariah Syarekah Mandiri. Kemudian nasabah/anggota setelah membeli barang yang dibutuhkan kemudian melaporkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri dengan membawa nota belanja atau kwitansi kemudian dilaksanakan penandatanganan akad yang kemudian barang menjadi milik nasabah. Praktik penambahan kuasa pada akad murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung cenderung belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana pola dan mekanisme penerapan di kedua akad memunculkan ketidakpastian pada akad jual beli dan dikhawatirkan akan memunculkan praktik riba yang dalam Islam adalah perbuatan yang diharamkan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penambahan Kuasa, Akad Murabahah iii ABSTRACT Pembiayaan Murabahah memberikan kemudahan kepada nasabah seperti pembelian barang dapat diwakilkan kepada nasabah dengan memberikan kuasa pembelian baru yang dilakukan akad Murabahah. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah seperti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri di mana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri tidak memiliki barang untuk di jual kepada nasabah secara langsung sehingga nasabah melakukan pembelian barang sendiri sebagai wakil dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri namun dalam proses pembelian tersebut pengguna tidak diberikan kuasa pembelian barang, melainkan hanya memberikan informasi setelah konsumen mendapatkan barang untuk segera ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri dengan menyerahkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian barang kemudian dilakukan akad wakalah dan akad Murabahah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana praktik penambahan kuasa pada akad murabahah dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penambahan kuasa pada akad murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sampel yang digunakan dalam penelitian 2 karyawan dan 3 nasabah. The results of the research state that the practice of adding power of attorney to contracts murabahah in the Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Sharia Financial Services Cooperative, it is carried out jointly, namely promise And Murabahah contract, because the Syarekah Mandiri Sharia Financial Services Cooperative first provides the amount of cash requested by customers/members for the purpose of purchasing goods to supplier, The purchase occurred shortly after the customer/member received cash from Syarekah Mandiri Sharia Finance. Then the customer/member, after purchasing the required goods, then reports to the Syarekah Mandiri Sharia Financial Services Cooperative by bringing a shopping note or receipt and then signing the contract. then the goods become the property of the customer. The practice of adding power of attorney to the contract murabahah in the Syarekah Mandiri Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Sharia Financial Services Cooperative tends to not be in accordance with sharia economic law where the pattern and mechanism of implementation in both contracts creates uncertainty in the sale and purchase agreement and is feared to give rise to the practice of usury which in Islam is a prohibited act. Keywords: Shariah Economic Law, Addition of Power, Contract Murabaha

Actions (login required)

View Item