FIRA, GUSTIANI (2025) TINJAUAN FIQH TANFIDZIYAH TERHADAP PENYELENGGARA PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DALAM ASPEK DAYA TAMPUNG KEAMANAN DAN KEBERSIHAN (Studi pada Pondok Pesantren Modern Al Furqon Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (3MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memperdalam pengetahuan tentang agama Islam, membentuk para santrinya menjadi muslim yang bertakwa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sesuai ajaran Al-qur‟an dan Hadist. Kebanyakan pesantren menggunakan sistem asrama, sehingga proses belajar dan pembentukan santri tidak berlangsung hanya dikelas namun sepanjang hari. Kebersihan dan kedisiplinan santri dan pesantren akhir-akhir ini banyak mengalami penurunan, semakin banyak yang melanggar aturan untuk mengatasi masalah tersebut maka pesantren dan santri harus mengoprimalkan peraturan yang ada di dalam Pasal 11 Undang-Undang No, 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Peneltian ini termasuk penelitian lapangan (Fieldreseacrh), yaitu penelitian yang data nya diperoleh langsung dari Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Tulang Bawang Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematis data. Sedangkana analisis data. Adapun rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam Aspek Daya Tampung Keamanan dan Kebersihan di Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Tulang Bawang Barat. Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam Aspek Daya Tampung Keamanan dan Kebersihan di Pondok Pesantren Al-Furqon Tulang Bawang Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dalam aspek daya tampung keamanan dan kebersihan di pondok pesantren Modern Al-Furqon Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dalam aspek daya tampung keamanan dan kebersihan di Pondok Pesantren Al-Furqon Tulang Bawang Barat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam upaya yang dilakukan oleh pesantren modern Al-Furqon sebagian sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melakukan tugasnya untuk mendisiplinkan para santri dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, melakukan pengecekan dan memberi sanksi terhadap santri yang terbukti melanggar aturan yang tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren hanya saja perlu dioptimalkan untuk pengurus pesantren terlibat jika mengetahui adanya pelanggaran tidak hanya mengandalkan satu divisi saja. Dalam hal ini pengurus pondok Pesantren Modern Al-Furqon Tulang Bawang Barat dapat disebut sebagai pemimpin (imamah) dalam lingkup pondok pesantren sebab dikatakan sebagai pemimpin yang mengatur kepentingan rakyatnya dalam hal ini para santri maupun para bawahannya yang berada dilingkungan pondok pesantren untuk menjalankan amanat dari Pasal 11 Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Dan ini sesuai dengan pembahasan siyasah tanfidziyah yang membahas perihal perundang undangan. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pondok Pesantren Al-Furqon, Kebersihan dan Keamanan. ABSTRACT The pesantren was one of the educational institutions that deepened knowledge of Islam, shaping its students into devout Muslims, as reflected in their daily behavior in accordance with the teachings of the Qur‟an and Hadith. Most pesantren used the dormitory system, so the learning process and character building of the students did not occur only in class but throughout the day. Recently, the cleanliness and discipline of the students and pesantren had declined, with more violations of the rules. To address this issue, the pesantren and the students needed to optimize the regulations outlined in Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren. This research was a field study, in which data were obtained directly from the Modern Al-Furqon Islamic Boarding School in Tulang Bawang Barat. Data collection was carried out through interviews and documentation. Data processing was done through editing and systematizing the data, while data analysis was also conducted. The problem formulation of this research was: How was the implementation of Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren in terms of capacity, security, and cleanliness at the Modern Al-Furqon Pesantren in Tulang Bawang Barat? And how was the Fiqh Siyasah review of the implementation of Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren in terms of capacity, security, and cleanliness at the Al-Furqon Pesantren in Tulang Bawang Barat. The purpose of this study was to understand how the implementation of Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren was carried out in terms of capacity, security, and cleanliness at the Modern Al-Furqon Pesantren in Tulang Bawang Barat, and to explore the Fiqh Siyasah perspective on the implementation of Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren in relation to capacity, security, and cleanliness at the Al-Furqon Pesantren in Tulang Bawang Barat. The conclusion of this research was that the efforts made by the Modern Al Furqon Pesantren were partly successful in fulfilling their responsibilities to discipline the students in maintaining cleanliness and security. They conducted inspections and imposed sanctions on students who were proven to have violated the rules. However, it needed to be optimized so that the pesantren administration would be involved if violations were detected, rather than relying on only one division. In this case, the administration of the Modern Al-Furqon Pesantren in Tulang Bawang Barat could be considered the leader (imamah) within the pesantren, as it was responsible for managing the interests of the students and staff within the pesantren to carry out the mandate of Article 11 of Law No. 18 of 2019 concerning Pesantren. This was in line with the discussion of siyasah tanfidziyah, which addresses matters of legislation.\ Keywords: Fiqh Siyasah, Al-Furqon Pesantren, Cleanliness and Security.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 26 Jun 2025 06:49 |
| Last Modified: | 26 Jun 2025 06:49 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/38806 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


