TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN DALAM PELAYANAN JASA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DI POS BANTUAN HUKUM (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A)

FEBI, FRANSISKA YUPITA SARI (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN DALAM PELAYANAN JASA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DI POS BANTUAN HUKUM (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pengupahan dalam muamalah adalah suatu bentuk transaksi yang sah dan diperbolehkan, namun harus memenuhi prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan tidak memiliki unsur riba. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang terkait dengan pengupahan, seperti ketidakseragaman pengupahan dalam pelayanan jasa LBH disetiap Posbakum Pengadilan Agama. Permasalahan ini mengakibatkan imbalan atau upah LBH sebagai petugas Posbakum berbeda-beda disetiap Pengadilan Agama, padahal pekerjaan yang dikerjakan dan dilayani oleh LBH di Posbakum setiap Pengadilan Agama sama tidak ada perbedaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseacrh), jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer yang langsung diproleh dari hasil penelitian pada Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu 3 orang melalui wawancara, dan dokumentasi, analisis data menggunakan cara induktif. Serta sumber data sekunder dari artikel, junal, buku, serta Al-Qur‟an. Hasil penelitian yang di proleh yaitu, praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A diperbolehkan dalam praktiknya, sebab pekerjaan yang dilakukan antara petugas posbakum memang sama tetapi besaran nomina upah diberikan sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak petugas posbakum, dan petugas posbakum tidak merasa diberatkan dengan perbedaan upah tersebut, perbedaan tersebut juga disepakati seluruh pihak. Selanjutnya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan dalam pelayanan jasa LBH di Posbakum pada Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dianggap sah secara muamalah, sebab praktiknya telah memenuhi prinsip-prinsip akad yang adil, transparan, dan tidak memiliki unsur riba. Meskipun terdapat permasalahan terkait dengan ketidakseragaman upah petugas Posbakum Pengadilan Agama lain ataupun posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang sendiri, namun hal ini tidak membatalkan kesahihan praktik pengupahan tersebut secara syariat Islam.. Diperbolehkan hal ini didasarkan surat Al-Maidah ayat 1 dan H.R Ibnu Majah. Kata Kunci : Pengupahan, Posbakum, Hukum Ekonomi Syariah, LBH. ABSTRACT Wages in muamalah are a form of transaction that is legal and permissible, but must meet the principles of fairness, transparency, and do not have elements of usury. However, in practice there are still problems related to wages, such as the non uniformity of wages in LBH services in each religious court post. This problem results in the remuneration or wages of LBH as Posbakum officers are different in each Religious Court, even though the work done and served by LBH in the Posbakum of each Religious Court is the same. The formulation of the problem in this study is how the practice of wages in LBH services at the post at the Tanjung Karang Religious Court Posbakum, and how the review of Sharia Economic Law on wage practices in LBH services at the post at the Tanjung Karang Religious Court Posbakum. The purpose of this study is to find out the practice of wages in LBH services at the post at the Tanjung Karang Religious Court Posbakum, and to find out the review of sharia economic law on wage practices in LBH services at the post at the Tanjung Karang Religious Court Post. This research is a field research (Field Research), a type of qualitative research that is descriptive, with primary data sources that are directly obtained from the results of research at the Posbakum at the Tanjung Karang Religious Court which is obtained directly from the source, namely 3 people through interviews, and documentation, data analysis inductive. As well as secondary data sources from articles, journals, books, and the Qur'an. The results of the study obtained are that the practice of wages in LBH service at Posbakum at the Tanjung Karang Religious Court Class 1A is permitted in practice, because the work done by the Posbakum officers is indeed the same but the nominal amount of wages is given according to the rights and responsibilities of each party of the Posbakum officers, and the Posbakum officers do not feel burdened by the difference in wages, the difference is also agreed upon by all parties. Furthermore, when reviewed from the Sharia Economic Law regarding the practice of wages in LBH service at Posbakum at the Tanjung Karang Religious Court Class 1A Posbakum, it is considered valid in terms of muamalah, because the practice has fulfilled the principles of a fair, transparent contract, and does not have elements of usury. Although there are problems related to the non-uniformity of wages for Posbakum officers at other Religious Courts or the Tanjung Karang Religious Court itself, this does not cancel the validity of the wage practice according to Islamic law. Because the wages and costs of the LBH posbakum at the posbakum have been adjusted to the services that will be provided later and have been adjusted to the DIPA of each Religious Court, not due to injustice in discrimination, fraud, or cheating. This is permitted based on the letter of Al-Maidah verse 1 and H.R Ibnu Majah. Keywords : Wages, Posbakum, Sharia Economic Law, LBH.

Actions (login required)

View Item