ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TULANG BAWANG BARAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

Ridho, Prayoga (2025) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TULANG BAWANG BARAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur pembentukan Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten, termasuk Tulang Bawang Barat, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pertanahan di daerah tersebut. BPN Tulang Bawang barat menindak lanuti masalah pertanahan antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan Masyarakat Keturunan Bandar Dewa Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang Barat dalam penyelesaian masalah pertanahan antara PT Huma Indah Mekar (HIM) dengan warga, dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang Barat dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan antara PT Huma Indah Mekar (HIM) dengan warga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis, Proses analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang terjadi secara lebih holistik. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan berbagai teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yaitu melakukan rapat dengan DPR RI untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak yang bersengketa , memberi nasehat dan saran kepada warga dan PT HIM untuk melakukan penyelesaian jalur hukum pengadilan, pemetaan masalah. Sengketa Masyarakat Keturunan Bandar Dewa dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yang terikat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 39/G/2021/PTUN.BL, yang termasuk dalam kategori sengketa pertanahan. Dalam putusan tersebut, pengadilan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang dinyatakan daluarsa. Dalam pokok perkara, gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima, dan mereka diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.517.000. Selain itu, analisis Fiqh Siyasah mengakui bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang Barat berperan sebagai mediator dalam sengketa pertanahan, dengan wewenang untuk mengawasi penggunaan tanah demi kepentingan masyarakat. Negara juga dapat melakukan redistribusi atau pembatasan pemanfaatan tanah untuk melindungi kepentingan kelompok masyarakat kecil, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah untuk menjaga keharmonisan sosial. Kata kunci: BPN, Masalah Pertanahan, Fiqh Siyasah. ABSTRAC The West Tulang Bawang National Land Agency (BPN) was established based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 20 of 2019. This regulation regulates the establishment of Land Offices in a number of districts, including West Tulang Bawang, as an effort to improve land services in the area. West Tulang Bawang BPN followed up on land issues between PT HIM (Huma Indah Mekar) and the 5 descendants of Bandar Dewa Community. The formulation of the research problem is How is the role of the West Tulang Bawang National Land Agency in resolving land issues between PT Huma Indah Mekar (HIM) and residents, and How is the Fiqh siyasah Analysis of the Role of the West Tulang Bawang National Land Agency in Resolving Land Issues between PT Huma Indah Mekar (HIM) and residents. This research is included in the category of field research which is descriptive analytical in nature. The analysis process is carried out with a qualitative approach, which allows researchers to explore and understand the phenomena that occur more holistically. To collect data, researchers use various techniques, observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the handling carried out by the Lampung Province National Land Agency was to hold meetings with the Indonesian House of Representatives to resolve the land dispute that occurred, facilitate mediation between the two disputing parties, provide advice and suggestions to residents and PT HIM to resolve the legal path through the courts, mapping the problem. The conflict between the 5 Descendants of Bandar Dewa Community and PT Huma Indah Mekar (PT HIM) which is bound by the Decision of the Bandar Lampung State Administrative Court Number 39/G/2021/PTUN.BL, which is included in the category of land disputes. In the decision, the court accepted the exceptions filed by Defendant I, Defendant II, and Defendant II Intervention regarding the lawsuit which was declared expired. In the main case, the plaintiffs' lawsuit was declared unacceptable, and they were ordered to pay court costs of IDR 7,517,000. In addition, the analysis of fiqh siyasah acknowledges that the West Tulang Bawang National Land Agency (BPN) acts as a mediator in land disputes, with the authority to supervise land use for the benefit of the community. The state can also redistribute or limit land use to protect the interests of small community groups, as well as encourage peaceful dispute resolution through deliberation to maintain social harmony. Keywords: BPN, Land Issues, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item