TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP LAMBATNYA RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN (Studi Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)

AYU, LISTIA ARIFIN (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP LAMBATNYA RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN (Studi Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis permasalahan lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Analisis pendekatan siyasah tanfidziyyah dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemantauan dan Pengawasan. Penelitian berfokus pada identifikasi penyebab lambatnya responsibilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa pada Pasal 82. Konsep siyasah tanfidziyyah, yang merupakan bagian dari fiqh siyasah, membahas implementasi kebijakan pemerintahan dalam islam dengan menekankan pentingnya responsibilitas pemerintah dalam melaksanakan amanah pembangunan. Khususnya pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemantauan dan Pengawasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemantauan dan Pengawasan di Desa Tanjung Durian. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemantauan dan Pengawasan di Desa Tanjung Durian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, masyarakat, dan dilengkapi observasi lapangan serta kajian pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa telah melaksanakan pasal 82, meskipun belom secara maksimal dan optimal dilakukan karena kurangnya kerjasama yang erat antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat. Dari tinjauan siyasah tanfidziyyah, dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah sesuai dalam pelaksanaanya karena dilihat dari konteks wizarah meskipun belom secara maksimal dan optimal dilakukan. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus lebih efektif dan responsif, serta implementasi optimal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 tentang partisipasi masyarakat, hal ini dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Durian. Kata Kunci: Pemerintah, Infrastruktur, Pembangunan, Masyarakat, Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT This research analyzes the issue of the slow government accountability in the implementation of village development in Tanjung Durian Village, Buay Pemaca District, South OKU Regency. Analysis of the siyasah tanfidziyyah approach and the provisions of Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research focuses on identifying the causes of the slow accountability in the implementation of village development. The concept of siyasah tanfidziyyah, which is part of fiqh siyasah, discusses the implementation of government policies in Islam by emphasizing the importance of government responsibility in carrying out the mandate of development. Especially in article 82 Law Number 6 of 2014 on Village. The problem in this research is How is the implementation of village development according to Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Tanjung Durian Village. How does the Siyasah Tanfidziyyah perspective view the slow government accountability in the implementation of village development according to Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Tanjung Durian Village. The research method used is qualitative with a case study approach, data were collected through interviews with the Village Head, BPD Chairman, and the community, supplemented by field observations and literature review. The collected data were then analyzed using qualitative descriptive techniques. The research findings implementation of village development according to Article 82 of Law Number 6 of 2014, the Village Government has carried out Article 82, although not yet maximally and optimally due to the lack of close cooperation between the Village Government and the Community. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of village development according to Article 82 of Law Number 6 of 2014 has been in accordance with its execution as seen from the context of wizarah although not yet maximally and optimally due. In this case, the Village Government must be more effective and responsive, and the optimal implementation of Law Number 6 of 2014 Article 82 on community participation can encourage the acceleration of development and the improvement of the welfare of the Tanjung Durian Village community. Keywords: Government, Infrastructure, Development, Society, Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item