TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 10A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

SINTA, AYU PERMATASARI (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 10A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok yang sering dikatakan rentan fisik maupun mental oleh karenanya mereka sering mendapatkan diskriminasi dan hak-haknya sering kali diabaikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berperan penting mengawasi dan mengurus sistem pendidikan, dalam Pasal 10a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, mengatur penyandang Disabilitas mendapatkan Pendidikan yang bermutu. Banyak penyandang disabilitas yang belum mendapat hak Pendidikan secara optimal karena kurangnya aksesibilitas, diskriminasi, dan stigma sosial yang masih melekat pada penyandang disabilitas. Adapun rumusan dan tujuan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana Implementasi pasal 10a undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah -nya Teori yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah yang membahas tentang pelaksanaan undang undang RI Nomor 8 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder berupa kepustakaan, dokumentasi, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Populasi yang diambil dalam penelitian yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sample dalam penelitian ini Seleksi dilakukan tanpa bias, dengan memilih secara random dari seluruh anggota populasi yang ada. Hasil penelitiani ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Implementasi pasal 10a undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah dilaksanakan namun dikarenakan terbatas akses pendidikan menyebabkan minimnya penyandang disabilitas yang mendapatkan hak pendidikan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kembali agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10A Tentang Hak Pendidikan untuk penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan Pendidikan yang bermutu pada satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan secara inklusif dan khusus Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah sesuai dengan prinsip amanah sebagai wazir, namun belum berjalan secara maksimal karena terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Kata kunci : Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Implementasi, Fiqh Siyasah. ABSTRACT Persons with disabilities were one of the groups often considered vulnerable both physically and mentally; therefore, they frequently faced discrimination, and their rights were often neglected. The Education and Culture Office of Lampung Province played an important role in overseeing and managing the education system. Article 10a of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 regulated that persons with disabilities must receive quality education. However, many persons with disabilities had not yet received their educational rights optimally due to a lack of accessibility, discrimination, and the social stigma still attached to them. The formulation and objectives of the problem in this research were how the implementation of Article 10a of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities was carried out at the Education and Culture Office of Lampung Province and how its review from the perspective of Fiqh Siyāsah was conducted. The theory applied in this research utilized Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah, which focused on the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2016. The method employed was field research using a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained from informants, while secondary data consisted of literature, documentation, and data from the Education and Culture Office of Lampung Province. The population for the research included individuals from the Education and Culture Office of Lampung Province, and the sample was selected randomly and without bias from the entire population. The findings of this research indicated that the implementation of Article 10a of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2016 on persons with disabilities in the Education and Culture Office of Lampung Province had been carried out. However, limited access to education resulted in a minimal number of persons with disabilities receiving their right to education. Therefore, the government needed to pay closer attention to ensure that persons with disabilities could fully obtain their educational rights. The Fiqh Siyāsah review of the implementation of Article 10a of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2016 concerning the right to education for persons with disabilities covered the right to quality education at all types, levels, and pathways of education, both inclusive and special. The study in the Education and Culture Office of Lampung Province aligned with the principle of amanah as wazir, but it had not yet been fully effective due to several existing obstacles. Keywords: Education, Persons with Disabilities, Implementation, Fiqh Siyāsah.

Actions (login required)

View Item