IMPLEMENTASI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 10 AYAT 1B DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

ROSALINDA, OMAN IMPLEMENTASI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 10 AYAT 1B DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Jurnal Hukum Lex Generalis.

PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam proses demokrasi karena mereka memiliki potensi besar dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di masa depan. Namun, rendahnya literasi politik dan kurangnya keterlibatan aktif dari pemilih pemula menjadi tantangan serius dalam mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjalankan pendidikan politik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi peran KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2024? dan (2) Bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan politik dilakukan melalui alokasi anggaran yang tepat, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Faktor pendukungnya meliputi antusiasme pemilih pemula serta peran aktif partai politik dan lembaga pendidikan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran politik dan keterbatasan akses informasi di kalangan pemula. Dari perspektif Fiqh Siyasah, implementasi pendidikan politik oleh KPU mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam kehidupan politik Islam. Kata Kunci: Pendidikan politik, pemilih pemula, KPU, Fiqh Siyasah, Pemilihan Wali Kota 2024. ABSTRACT First-time voters are a strategic group in the democratic process, as they possess significant potential in shaping future policies and leadership. However, low political literacy and limited active participation among these young voters present serious challenges in realizing meaningful political engagement. Therefore, political education is a crucial step in raising their political awareness. The General Election Commission (KPU), as the institution responsible for organizing elections, plays a vital role in implementing political education in accordance with existing electoral regulations. The research questions addressed in this study are: (1) How is the role of the KPU of Bandar Lampung City implemented in providing political education to first-time voters during the 2024 Bandar Lampung mayoral election? and (2) How is this implementation viewed from the perspective of Fiqh Siyasah? This study aims to analyze the implementation of the KPU's role in conducting political education for first-time voters in the 2024 Bandar Lampung mayoral election. The findings reveal that the political education program is carried out through appropriate budget allocation, utilization of digital technology, and strategic collaboration with various stakeholders. Supporting factors include the enthusiasm of first-time voters and the active involvement of political parties and educational institutions. On the other hand, the obstacles encountered involve low political awareness and limited access to information among young voters. From the perspective of Fiqh Siyasah, the KPU’s implementation of political education reflects the principles of justice, trustworthiness (amanah), and public welfare (maslahah) in Islamic political thought. Keywords: Political education, first-time voters, Commission, Fiqh Siyasah, 2024 Mayor Election.

Actions (login required)

View Item