TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Pasar Rajabasa)

ALDI, APRILIANTORI (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Pasar Rajabasa). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, khususnya terkait permasalahan parkir liar di Pasar Rajabasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Rajabasa. Permasalahan parkir liar ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di area pasar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pengelolaan parkir yang dilakukan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan pedagang. Berdasarkan permasalahan yang tertuang di atas, penulis bertujuan untuk mengkaji Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Rajabasa?, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyàsah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam pengawasan parkir liar di Pasar Rajabasa? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang menekankan prinsip sidiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), fathanah (kecerdasan), dan tabligh (komunikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tidak terlaksana sama sekali di Pasar Rajabasa. Tidak adanya tindakan nyata dari Satpol PP dan Satlinmas dalam mengawasi dan menindak parkir liar telah menyebabkan ketertiban umum di area pasar tidak terjaga. Selain itu, tidak tersedia mekanisme khusus untuk pengawasan yang berkelanjutan, dan masyarakat juga tidak mendapatkan edukasi terkait pentingnya tertib parkir. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat jauh dari nilai-nilai syariat Islam, karena tidak mencerminkan prinsip amanah dan tabligh dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan langkah serius dan konkret dari pemerintah daerah melalui Satpol PP dan Satlinmas untuk mulai mengimplementasikan aturan secara konsisten, disertai peningkatan pengawasan dan edukasi masyarakat. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pasar Rajabasa, Satpol PP, Satlinmas. ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of Article 15 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Order and Community Tranquility, particularly regarding the issue of illegal parking at Rajabasa Market by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bandar Lampung City and the Community Protection Unit (Satlinmas) of Rajabasa Sub-district. Illegal parking has become one of the main factors causing public disorder and discomfort in the market area. The background of this study is the ineffective parking management, which has led to public and vendor unrest. Based on these issues, the researcher seeks to examine: How is the implementation of Article 15 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Order and Community Tranquility at Rajabasa Market? How is the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah regarding the implementation of Article 15 of the Regional Regulation in supervising illegal parking at Rajabasa Market? The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature studies from relevant sources. This study also analyzes the policy implementation from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, emphasizing the principles of sidiq (honesty), amanah (trustworthiness), fathanah (intelligence), and tabligh (effective communication). The research findings show that the implementation of Article 15 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 has not been carried out at all in Rajabasa Market. The absence of concrete actions from Satpol PP and Satlinmas in supervising and addressing illegal parking has resulted in a lack of public order in the market area. Additionally, there is no specific mechanism for continuous monitoring, and the community has not been educated about the importance of orderly parking. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, this indicates that the policy implementation falls far short of Islamic Sharia values, as it does not reflect the principles of amanah and tabligh in performing government duties. This research recommends serious and concrete measures by the local government, through Satpol PP and Satlinmas, to begin consistently implementing the regulations, accompanied by increased supervision and public education. Keywords: Fiqh Siyasah, Regional Regulation, Public Order, Community Tranquility, Rajabasa Market, Satpol PP, Satlinmas.

Actions (login required)

View Item