HAK BAGI HASIL INVESTASI TABUNGAN HAJI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain)

TASYA, NURHIDA (2025) HAK BAGI HASIL INVESTASI TABUNGAN HAJI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah negara yang penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam, sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna perjalanan ibadahnya. Model ekonomi konvensional, sebagaimana seorang kreditur akan mendapat keuntungan dari debitur tanpa memperdulikan usaha debitur. Hak bagi hasil dalam tabungan haji yang terjadi antara Ṣāḥibul Māl (pemilik dana/nasabah) dengan Muḍārib (bank terkait) merupakan hubungan yang terjalin ketika seseorang hendak berangkat haji. Jama’ah haji tersebut menitipkan dana kepada bank dengan tujuan untuk menabung. Kemudian, selama penitipan dana kepada bank, bank berhak untuk mengelola dana tersebut karena akad perjanjiannya dengan akad Muḍarabah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain-lain yang bersifat kepustakaan. Adapun dalam analisis data penulis melakukan penelitian ini ini melalui pengelola bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Hasil penelitian ini adalah Hak bagi hasil investasi tabungan haji di BPKH, diwujudkan dengan nilai manfaat yang diperoleh ketika akan melaksanakan ibadah haji. Besaran nilai manfaat pada tahun 2024 yaitu sejumlah Rp.37.364.114 yang meliputi untuk biaya-biaya penyelenggaraan Haji. Dikarenakan nilai manfaat merupakan hasil dari investasi Dana Haji setiap jamaah maka hukumnya halal. namun penetapan BiPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) harus atas dasar keadilan kedua belah pihak (negara dan jamaah). Mengenai putusan Majelis Ulama Indonesia bahwasannya dalam Islam terdapat aturan yang tidak memperbolehkan kita untuk seenaknya melanggar hak yang menjadi milik orang lain. Jika dana haji milik seorang jamaah dimanfaatkan untuk jamaah lain maka merupakan perbuatan Gaṣab yang artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Dalam melakukan ibadah haji tentu akan menjaga kesucian baik dari segala hal yang digunakan untuk kegiatan haji termasuk dalam aspek pembiayaan. Jika dana yang digunakan hukumnya Gaṣab , maka akan mempengaruhi ke mabrūr-an haji seseorang Kata kunci : Haji, Hak Bagi Hasil, Investasi. ABSTRACT Indonesia is a country whose population is mostly Muslim, as Muslims of course have the desire to be able to perform the Hajj pilgrimage as a perfecting of their pilgrimage. The conventional economic model, as a creditor will benefit from the debtor without considering the debtor's efforts. The profit sharing rights in the Hajj savings that occur between Ṣāḥibul Māl (fund owner/customer) and Muḍārib (related bank) is a relationship that is established when someone is about to go on the Hajj. The Hajj pilgrims entrust funds to the bank with the aim of saving. Then, during the deposit of funds to the bank, the bank has the right to manage the funds because of the agreement with the Muḍarabah contract. This research is a library research and is a type of qualitative research. The data collection technique uses the library method, namely by collecting books, scientific works, articles and others that are library based. In data analysis, the author conducted this research through the management of legal materials that had been collected in advance and then arranged systematically and directed. The results of this study are the Right to share the results of the investment of Hajj savings in BPKH, realized with the value of the benefits obtained when performing the Hajj pilgrimage. The amount of the benefit value in 2024 is Rp. 37,364,114 which includes the costs of organizing the Hajj. Because the benefit value is the result of the investment of the Hajj Fund for each pilgrim, it is halal. However, the determination of BiPIH (Hajj Pilgrimage Travel Costs) must be based on the justice of both parties (the state and the pilgrim). Regarding the decision of the Indonesian Ulema Council that in Islam there are rules that do not allow us to arbitrarily violate the rights that belong to others. If the Hajj funds belonging to a pilgrim are used for other pilgrims, it is an act of Gaṣab which means that the act is a sin. In performing the Hajj pilgrimage, of course, it will maintain the sanctity of everything used for the Hajj activities, including in the financing aspect. If the funds used are of the Gaṣab law, then it will affect the mabrūr-an of a person's hajj Keywords: Hajj, Profit Sharing Rights, Investment.

Actions (login required)

View Item