IMPLEMENTASI PASAL 4 BAGIAN D PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)

ARYA, NUGRAHA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 4 BAGIAN D PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyehatkan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pengelolaan sampah tidak maksimal, sehingga sampah sering kali menumpuk di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 4 Bagian D Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana implementasi Pasal 4 Bagian D Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari siyāsah tanfīẓiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori siyāsah tanfīẓiyyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan 10 orang yang terdiri dari 4 orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara yaitu 1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 KA Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 1 KA Seksi Penanganan Sampah, dan 1 KA Seksi Pengelolaan Sampah, 3 petugas kebersihan, dan 3 masyarakat sekitar daerah Tanah Miring, Kabupaten Lampung Utara. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 Bagian D Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2017 belum berjalan maksimal. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Tanah Miring menunjukkan beberapa aspek utama yang harus diperhatikan. Beberapa hal yang menjadi kendalanya adalah terbatasnya fasilitas, seperti kurangnya jumlah TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang memadai serta minimnya alat pendukung untuk pemilahan dan pengolahan sampah. Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA juga sering terganggu karena kendaraan yang tidak memadai. Upaya pemilahan sampah organik dan anorganik masih sering terhenti akibat fasilitas yang tidak memadai, sehingga potensi pengolahan sampah menjadi produk lain tidak terwujud sepenuhnya. Implementasi Pasal 4 Bagian D Nomor 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari siyāsah tanfīẓiyyah belum sesuai dengan siyāsah tanfīẓiyyah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemimpin yang bertugas menjalankan amanah belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah, fasilitas daur ulang, dan pengolahan akhir yang ramah lingkungan. Selain itu, penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan belum dilaksanakan secara tegas. Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Peran Masyarakat, Siyāsah Tanfīẓiyyah. ABSTRACT Improper waste management can create an unhealthy environment. Insufficient facilities and infrastructure lead to ineffective waste management, causing waste to pile up in inappropriate places. The research problem formulation in this study includes: (1) how is the implementation of Article 4 Section D of Regional Regulation of North Lampung Regency No. 2 of 2017 on Waste Management; and (2) how is the implementation of Article 4 Section D of Regional Regulation of North Lampung Regency No. 2 of 2017 on Waste Management from the perspective of siyāsah tanfīẓiyyah. This research adopts a field research (lapangan) approach with a descriptive nature. The theory applied in this study is siyāsah tanfīẓiyyah. Data collection techniques involve interviews and documentation, which are then analyzed qualitatively. Primary data were directly obtained from 10 informants, including 4 members of the North Lampung Regency Environmental Agency: the Head of the Environmental Agency, the Head of Waste and Hazardous Waste Management, the Head of the Waste Management Section, and the Head of the Waste Handling Section; 3 cleaning officers; and 3 residents from the Tanah Miring area in North Lampung Regency. The results of the research show that the implementation of waste management policies based on Article 4 Section D of Regional Regulation of North Lampung Regency No. 2 of 2017 has not been optimal. The waste management issues in the Tanah Miring area reveal several key aspects that need attention. Obstacles include limited facilities, such as inadequate Temporary Disposal Sites (TPS) and insufficient tools to support waste sorting and processing. The waste transportation process from TPS to the Final Disposal Site (TPA) is often disrupted due to inadequate vehicles. The effort to separate organic and inorganic waste frequently halts due to insufficient facilities, resulting in the unrealized potential for processing waste into other products. The implementation of Article 4 Section D of Regional Regulation No. 2 of 2017 on Waste Management, reviewed through the lens of siyāsah tanfīẓiyyah, has not yet aligned with its principles. The Environmental Agency, as the leader responsible for fulfilling its mandate, has not adequately provided the necessary facilities and infrastructure for waste management, such as proper waste disposal sites, recycling facilities, and eco-friendly final processing methods. Furthermore, law enforcement against individuals violating regulations has not been carried out firmly. Keywords: Waste Management, Community Role, Siyāsah Tanfīẓiyyah.

Actions (login required)

View Item