TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT DI DERMAGA BOM KALIANDA (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kalianda Lampung Selatan).

AHMAD, YUKI HADIYATTULLAH (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT DI DERMAGA BOM KALIANDA (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kalianda Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai pencegahan pencemaran laut tetapi nampaknya masih banyak masyarakat di daerah pesisir Lampung yang kurang sadar dan tidak peduli menjaga kebersihan laut seperti kebiasaan mereka membuang sampah ke laut tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membina dan merubah pola pikir masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang didalamnya mengatur tentang rencana aksi yang dimaksud dan juga pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang bertugas untuk melakukan berbagai prosedur dalam upaya penanganan sampah plastik di laut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut Di Dermaga Bom Kalianda dan Bagaimana Tinjauan Fiqih siyasah Terhadap Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut Di Dermaga Bom Kalianda Lampung Selatan. Hal ini berkaitan dengan Siyāsah Tanfiẓiyyah, yaitu membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan yaitu Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan telah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Namun dalam proses penanganan dan pengelolaan sampah ini terdapat kendala dan hambatan-hambatan. Masih minimnya akomodasi pengangkut sampah menghambat pendistribusian sampah ketempat pembuangan sampah akhir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, Pelaksanaan Peraturan Presiden pasal 5 nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalianda Lampung Selatan telah di implementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Kedua, analisis fiqh siyasah terhadap penanganan sampah laut menjuru kepada Siyasah Tanfidziyah. Dinas lingkungan hidup Lampung selatan sebagai pelaksana undang-undang Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah laut. Kata Kunci : Penanganan, Sampah Laut, Peraturan Presiden iii ABSTRACT The government has established various regulations regarding the prevention of marine pollution, but it seems that many people in the coastal areas of Lampung are still less aware and do not care about maintaining the cleanliness of the sea, such as their habit of throwing garbage into the sea without thinking about the impacts that will be faced in the future, so that government intervention is needed to foster and change people's mindsets. The government has issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2018 concerning the Handling of Marine Debris, which regulates the intended action plan and also the formation of a National Coordination Team tasked with carrying out various procedures in efforts to handle plastic waste in the sea. The formulation of the problem in this study is How is the Implementation of Article 5 of Presidential Regulation Number 83 of 2018 Concerning Handling of Marine Debris at the Kalianda Bom Pier and How is the Fiqh Review of Siyasah on Article 5 of Presidential Regulation Number 83 of 2018 Concerning Handling of Marine Debris at the Kalianda Bom Pier, South Lampung. This is related to Siyāsah Tanfiẓiyyah, namely discussing the implementation of legislation, namely Article 5 of Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling of Marine Debris. The type of research used by the author in this thesis is field research, namely research that systematically collects data in the field. The nature of this research is descriptive analytical. Researchers in this study use a qualitative approach methodology. The data sources used are primary and secondary data sources. The research methods used in this study are interviews and documentation The results of the study indicate that the South Lampung Environmental Service has implemented Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning the handling of marine waste. However, in the process of handling and managing this waste there are obstacles and barriers. The lack of accommodation for waste transport hampers the distribution of waste to the final waste disposal site.The conclusion of this study is that first, the Implementation of Presidential Regulation Article 5 Number 83 of 2018 concerning the handling of marine waste by the Kalianda Environmental Service, South Lampung has been implemented in accordance with applicable regulations. However, in its implementation there are still obstacles or barriers that still need to be improved and fixed. Second, the analysis of fiqh siyasah on the handling of marine waste leads to Siyasah Tanfidziyah. The South Lampung Environmental Service as the implementer of Presidential Regulation Number 83 of 2018 in marine waste management. Keywords: Handling, Marine Debris, Presidential Regulation

Actions (login required)

View Item