PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDZĪYAH SYARI’AH (Studi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

R, TOBBY SYACHRIF AMIR (2025) PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 31 UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDZĪYAH SYARI’AH (Studi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Fungsi dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik, ini merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan oleh partai politik mengingat banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah. Peran partai politik dalam pengimplementasian pasal 31 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 yaitu berupa kesesuaian antara undang-undang dan tindakan pelaksanaannya, untuk melakukan suatu progam kegiatan pendidikan politik di masyarakat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi. Partai politik merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran partai politik terhadap implementasi pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam memberikan pendidikan politik dan Bagaimana peran partai politik terhadap implementasi pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam memberikan pendidikan politik perspektif siyāsah Tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi maupun pustaka dan berupa sumber-sumber hukum islam serta perundang-undangan. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing) dan sistematisasi data (systematizing). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Partai Politik terhadap Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Perspektif siyāsah Tanfidziyah Syari‟ah dapat disimpulkan bahwa : 1) Peran partai politik terhadap Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengenai pendidikan politik bagi masyarakat, Sejauh ini di Kecamatan Natar para partai politik masih kurang konsisten dan serius sehingga perlu adanya melakukan tindakan atau langkah-langkah dalam mengupayakan dan melaksanakan yang terbaik agar masyarakat mengerti tentang bagaimana pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa menambah wawasan untuk masyarakat terutama masyarakat Natar agar lebih bjiak dalam menentukan pemimpin tanpa adanya praktik money politik. 2) Persfektif Siyāsah Tanfīdzīyah terhadap implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di Kecamatan Natar belum berjalan baik dan masih ada oknum dari kader partai politik yang melanggar kaidah hukum Islam maupun Persfektif Siyāsah Tanfīdzīyah, Partai Politik juga belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Siyāsah Tanfīdzīyah. Kata Kunci : Partai Politik, Pendidikan Politik, Siyāsah Tanfīdzīyah. ABSTRACT The function of political parties is to provide political education, this is something that needs to be considered by political parties considering the large number of people whose political education is still very minimal or low. The role of political parties in implementing Article 31 of Law Number 2 of 2008 is in the form of conformity between the law and its implementing actions, to carry out a political education program in society. Indonesia itself is one of the countries that adheres to a democratic system, its government system is organized from the people, by the people, and for the people. In a democracy, the government is only one element that lives side by side in a social structure of many and varied institutions. Political parties are the main characteristic of a democratic political system. The formulation of the problem in this study is How is the role of political parties in the implementation of Article 31 of Law Number 2 of 2008 concerning political parties in providing political education and How is the role of political parties in the implementation of Article 31 of Law Number 2 of 2008 concerning political parties in providing political education from the perspective of siyāsah Tanfidziyah. This type of research is field research. The data used are primary and secondary data. The sample used is purposive sampling. The data collection technique in this study uses interview methods, documentation and libraries and in the form of Islamic law sources and legislation. Data management techniques are carried out by checking data (editing) and systematizing data (systematizing). The data analysis method used is a qualitative approach through inductive thinking methods. The data obtained are then used as references for further systematic analysis. Based on the results of the study on the Role of Political Parties in the Implementation of Article 31 of Law Number 2 of 2008 Concerning Political Parties in Providing Political Education from the Perspective of Siyāsah Tanfidziyah Syari'ah, it can be concluded that: 1) The role of political parties in the Implementation of Article 31 of Law Number 2 of 2008 Concerning Political Parties regarding political education for the community, So far in Natar District, political parties are still not consistent and serious enough so that it is necessary to take action or steps in trying and implementing the best so that the community understands how important politics is in community life and can increase insight for the community, especially the Natar community, to be wiser in determining leaders without the practice of money politics. 2) The Siyāsah Tanfīdzīyah Perspective on the implementation of Article 31 of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties in Natar District has not been running well and there are still individuals from political party cadres who violate Islamic law and the Siyāsah Tanfīdzīyah Perspective, Political Parties have also not carried out their duties in accordance with Siyāsah Tanfīdzīyah. Keywords: Political Parties, Political Education, Siyāsah Tanfīdzīyah.

Actions (login required)

View Item