TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPENSASI ATAS PENARIKAN LAHAN GARAPAN KEBUN KOPI (Studi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

YULIA, PUTRI (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPENSASI ATAS PENARIKAN LAHAN GARAPAN KEBUN KOPI (Studi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pemberian kompensasi atas penarikan lahan garapan kebun kopi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang mayoritas masyarakat menjadi petani dengan menerapkan sistem bagi hasil penggarapan lahan kebun kopi ini dengan praktik Musaqah. Perkebunan tersebut sudah ditumbuhi pohon kopi sehingga penggarap lahan perlu merawat agar dapat menghasilkan buah kopi yang maksimal saat panen raya tiba, dengan nisbah bagi hasil 50% penggarap lahan dan 50% pemilik lahan dengan hitungan biaya operasional sesuai dengan perjanjian. Namun pada saat pemutusan kerja sama penggarap hanya diberikan kompensasi petikan pertama sebelum hasil panen raya didapatkan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan akad perjajian. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik pemberian kompensasi atas penarikan lahan garapan kebun kopi yang terjadi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kompensasi atas penarikan lahan garapan kebun kopi yang terjadi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Teori yang digunakan adalah Daman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif deduktif dan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yakni data yang diambil dari informan penelitian yang terdiri dari 2 orang pemilik lahan dan 2 orang penggarap lahan perkebunan kopi dengan teknik pendekatan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data penunjang lainnya didapatkan dari literatur dan teori kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan simpulan bahwa kompensasi atas penarikan lahan garapan kebun kopi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tersebut diberikan sebelum mendapatkan hasil dari panen raya yang seharusnya menjadi biaya operasional kemudian kompensasi tersebut tanpa adanya musyawarah sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kompensasi atas penarikan lahan garapan kebun kopi di Dusun Sumber Sari II Kampung Menanga Jaya Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sah karena kompensasi dianggap zulm serta tidak sesuai dengan prinsip daman sebab prinsip utama kompensasi menurut hukum ekonomi syariah adalah keadilan dan didasarkan pada prinsip kesetaraan. Kompensasi juga belum memenuhi syarat musaqah sebab sebagian tertentu hasil panen hanya menjadi milik salah satu pihak hal ini kemudian dapat merusak akad perjanjian antara kedua belah pihak lalu berakibat fasad. Kata Kunci : Kompensasi, Hukum Ekonomi Syariah, Perkebunan Kopi. ABSTRACT This research was motivated by the incident of providing compensation for the withdrawal of coffee plantation land in Sumber Sari II Hamlet, Menanga Jaya Village, Banjit District, Way Kanan Regency, where the majority of people became farmers by implementing a revenue sharing system from cultivating coffee plantation land using the Musaqah practice. The plantation is already overgrown with coffee trees so that the land cultivator needs to take care of it so that it can produce maximum coffee fruit when the harvest arrives, with a profit sharing ratio of 50% of the land cultivator and 50% of the land owner with operational costs calculated in accordance with the agreement. However, when the cooperation is terminated, the cultivator is only given compensation for the first harvest before the harvest is obtained, so this is not in accordance with the agreement. The formulation of the problem and the aim of this research is to analyze the practice of providing compensation for the withdrawal of coffee plantation land that occurred in Sumber Sari II Hamlet, Menanga Jaya Village, Banjit District, Way Kanan Regency, as well as how sharia economic law reviews the compensation for the withdrawal of coffee plantation cultivation land that occurred in Sumber Sari II Hamlet, Menanga Jaya Village, Banjit District, Way Kanan Regency. The theory used is daman. The methods used in this research are deductive qualitative analysis and field research. The source of data collected was primary data, namely data taken from research informants consisting of 2 land owners and 2 people cultivating coffee plantations using an approach technique through interviews and documentation, while other supporting data was obtained from literature and library theory. From the results of the research carried out, it was concluded that compensation for the withdrawal of land cultivated by coffee plantations in Sumber Sari II Hamlet, Menanga Jaya Village, Banjit District, Way Kanan Regency, was given before getting the results from the main harvest, which should have been operational costs, then the compensation was carried out without any deliberation, resulting in losses for one of the parties. A review of sharia economic law regarding compensation for the withdrawal of coffee plantation land in Sumber Sari II Hamlet, Menanga Jaya Village, Banjit District, Way Kanan Regency is invalid because compensation is considered zulm and is not in accordance with the principle of security because the main principle of compensation according to sharia economic law is justice and is based on the principle of equality. Compensation also does not meet the musaqah requirements because a certain portion of the harvest only belongs to one party. This can then damage the agreement between the two parties and result in a facade. Keywords: Compensation, Sharia Economic Law, Coffee Plantation.

Actions (login required)

View Item