COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) PEKON LEMONG KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT

TOHAR, ABDI NUR (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( PKH ) PEKON LEMONG KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan langsung kepada keluarga miskin. Di Pekon Lemong, implementasi PKH diharapkan dapat memberikan dampak positif secara nyata bagi penerima manfaat. Namun, dalam konteks pelaksanaannya, terdapat berbagai aspek yang memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau penyaluran program keluarga harapan (PKH) di pekon Lemong berjalan sebagaimana mestinya serta penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat naratif, dengan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Lemong mengenai kebijakan pelaksanaan PKH menunjukkan Program PKH di Pekon Lemong memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur, ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disalurkan melalui dinas sosial hingga ke tingkat desa. Petugas PKH di lapangan berfungsi sebagai fasilitator, namun keterbatasan kewenangan mereka dalam menambah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru mengakibatkan beberapa kebutuhan mendesak mungkin tidak segera tertangani. Kebijakan yang bersifat seragam untuk seluruh wilayah Indonesia membatasi fleksibilitas penyesuaian lokal, yang dapat mengurangi responsivitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat setempat. Kata Kunci: PKH, Collaborative Governance, Desa. ABSTRACT Program keluarga harapan (PKH) is a social empowerment program that aims to alleviate poverty through direct assistance to poor families. In Pekon Lemong, the implementation of PKH is expected to have a real positive impact on beneficiaries. However, in the context of implementation, there are various aspects that require coordination and cooperation between the government, community and related parties. This research aims to determine whether the implementation or distribution of the Program kelurga harapan (PKH) in the Lemong area is running as it should and the implementation of collaborative governance in implementing the Program keluarga harapan. The research method used is narrative qualitative research, with data collection by means of observation, interviews and documentation. The results show that the implementation of the Program keluarga harapan (PKH) in Pekon Lemong regarding the PKH implementation policy shows that the PKH Program in Pekon Lemong has a clear and structured policy, determined by the central government and distributed through social services down to the village level. PKH officers in the field function as facilitators, but their limited authority in adding new Beneficiary Families (KPM) means that some urgent needs may not be immediately addressed. Uniform policies for all regions of Indonesia limit the flexibility of local adjustments, which can reduce responsiveness to the dynamic needs of local communities. Keywords: PKH, Collaborative Governance, Village

Actions (login required)

View Item