PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

RAHMALIA, PUTRI (2025) PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Mahar adalah hak perempuan yang harus dipenuhi oleh calon suami, Mahar yang terlalu tinggi ditakutkan akan menjadi penghalang bagi calon pasangan untuk menikah yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menghendaki kemudahan dalam perkawinan. Dalam Masyarakat adat pepadun dalam menentukan mahar biasanya menerapkan standar jika sesama suku Lampung menetapkan standar mahar berjumlah 50 gram emas dan uang 100 juta, sedangkan untuk pasangan yang berbeda suku atau menikah dengan cara sebambangan tidak menetapkan batas mahar atau jauh dibawah yang menikah dengan cara lamaran atau yang satu suku Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik penentuan besaran mahar dianggap sebagai simbol kehormatan kepada keluarga perempuan,Proses penentuan besaran mahar umumnya melibatkan keluarga besar kedua belah pihak dan tokoh adat. Dari perspektif hukum Islam mengajarkan bahwa mahar merupakan hak perempuan, tetapi besaran mahar tidak seharusnya memberatkan pihak laki-laki atau menjadi penghalang untuk menikah.dilihat dari hukum Islam penentuan mahar di tiyuh gunung terang kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat boleh dilakukan, karena berdasarkan teori jika menggunakan metode al-‘urf, praktik ini termasuk kedalam al-urf sahih karena tidak dianggap bertentangan dengan dalil syara’, namun sebaliknya jika besaran mahar menimbulkan kemudharatan dan menjadi beban bagi calon mempelai laki laki maka praktik ini dianggap sebagai urf fasid karena bertentangan dengan prinsip syariat yang menganjurkan kemudahan dan kelancaran pernikahan. Kata Kunci: Mahar, Hukum Islam, Perkawinan, Urf. ABSTRACT Mahar is the right of women that must be fulfilled by the prospective husband, the dowry that is too high is feared to be a barrier for prospective partners to marry which is contrary to the principles of Islam that requires the ease of marriage. In Pepadun indigenous people in determining the dowry usually applying standards if the fellow Lampung tribes set a dowry standard amounting to 50 grams of gold and 100 million, while for different couples or marriage in a mining method does not set a dowry or farUnder those who are married by the application or one tribe. The method used in this study is a type of field research (field research) and the nature of this research is descriptive analytical. Data sources in this study are primary and secondary data sources. The research method used is a qualitative approach, data collection methods using observation techniques, documentation and interviews with traditional leaders, community leaders. Based on results Research, the practice of determining the magnitude of the dowry is considered a symbol of honor to the family of women, the process of determining the magnitude of the dowry generally involves a large family of both parties and traditional leaders. From the perspective of Islamic law teaches that dowry is the right of women, but the amount of dowry should not burden the men or become a barrier to marriageIt may be done, because based on the theory when using the al-‘urf method, this practice is included in Al-Urf Sahih because it is not considered to be in conflict with the argument of syara ', but conversely if the amount of dowry causes a dowry and becomes a burden for the prospective bridegroom then this practiceConsidered a facid urf because it is contrary to the principles of the Shari'a which encourages the ease and smoothness of marriage. Keywords: Mahar, Islamic Law, Marriage, Urf.

Actions (login required)

View Item