TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA PENGUPAS PISANG (Studi di Home Industri Keripik Pisang Abot Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran)

Nadya, Febrianasari (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN PEKERJA PENGUPAS PISANG (Studi di Home Industri Keripik Pisang Abot Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pengupahan pekerja pengupas pisang di Home industri keripik pisang abot Negeri sakti kabupaten Pesawaran bekerja dengan terikat waktu untuk mengupas pisang. Upah yang diberikan kepada pekerja tersebut sebesar Rp.2000 persisir pisang yang telah dikupas. Pemberian besaran upah ditentukan dari jumlah sisir pisang, akan tetapi jumlah sisir pisangnya tidak jelas dan pemberian upah sering kali di tunda dengan alasan tidak adanya orderan yang masuk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengupahan pekerja pengupas pisang di Home Industri keripik pisang abot Negeri sakti kabupaten Pesawaran? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan pekerja pengupas pisang di Home Industri keripik pisang abot Negeri sakti kabupaten Pesawaran?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengupahan pekerja pengupas pisang di Home Industri keripik pisang abot Negeri sakti kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan pekerja pengupas pisang di Home Industri keripik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada pemilik usaha dengan pekerja pengupas pisang di Home Industri keripik pisang abot. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, upah pekerja pengupah pisang pada awalnya di berikan secara harian setelah pekerjaan selesai namun setelah berjalannya waktu upah yang diberikan di tangguhkan selama sehari dengan alasan belum adanya orderan yang diterima dan upah yang diberikan kepada pekerja pengupas pisang berdasarkan sisir pisang yang telah dikupas sering kali tidak jelas mengenai jumlahnya. Kedua, sistem pengupahan pekerja pengupas pisang di home industri keripik pisang abot negeri sakti kabupaten Pesawaran jika di tinjau dari hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan hukum Islam terkait rukun dan syarat ijarah karena tidak memenuhi syarat pada upah yang pada dasarnya adanya ketidakjelasan jumlah sisir pisang yang mempengaruhi upah yang akan diterima sehingga pekerja pisang merasa dirugikan. Kata kunci: pekerja pengupas pisang, pengupahan, hukum ekonomi syariah. ABSTRACT The wages of banana peeling workers at the Home of the banana chips industry in Negeri Sakti, Pesawaran regency work with time constraints to peel bananas. The wage given to the worker is Rp.2000 per peeled banana. The amount of wages is determined by the number of banana combs, but the number of banana combs is unclear and the provision of wages is often delayed on the grounds that there are no incoming orders. The problem in this study is the wage of banana peeling workers in the Home Industry of banana chips in Negeri Sakti, Pesawaran regency? And how is the review of Sharia economic law on the wages of banana peeling workers in the Home Industry of banana chips in Negeri Sakti Pesawaran regency?. The purpose of this study is to find out how the wages of banana peeling workers in the Home Industry of Banana Chips in Negeri Sakti, Pesawaran Regency, and to find out how the review of sharia economic law on the wages of banana peeling workers in the Home Chip Industry. This type of research is field research conducted on business owners with banana peeling workers in the Home Industry of heavy banana chips. The nature of this study is descriptive analysis. Interview and documentation data collection techniques. The data analysis method is qualitative descriptive. Based on the results of this study, it is concluded that first, the wages of banana workers are initially given daily after the work is completed, but after the passage of time, the wages given are suspended for a day on the grounds that there is no order received and the wages given to banana peelers based on the banana combs that have been peeled are often unclear about the amount. Second, the wage system for banana peeling workers at the home of the banana chips industry in the country of Sakti in Pesawaran regency is not in accordance with Islamic law related to harmony and ijarah requirements because it does not meet the requirements for wages which is basically unclear the number of banana combs that affects the wages to be received so that banana workers feel disadvantaged. Keywords: banana peeling workers, wages, sharia economic law.

Actions (login required)

View Item