ANALISIS FIQH SIYA<SAH TANFI<Z|IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 91 DAN 92 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Cellintia, Purwa Putri (2024) ANALISIS FIQH SIYA<SAH TANFI<Z|IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 91 DAN 92 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin yaitu pemerintah daerah. Namun dalam implementasinya pada perlintasan perpotongan sebidang di kota Bandar Lampung masih banyak yang tidak memiliki palang pintu mengakibatkan timbulnya permasalahan seperti kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor di perlintasan sebidang sehingga meningkatnya korban jiwa akibat kecelakaan kereta api. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yakni: 1) Bagaimana implementasi Pasal 91 Dan 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana analisis fiqh Siya>sah Tanfīz\iyyah terhadap implementasi Pasal 91 Dan 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Implementasi Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Perhubungan dalam hal perlintasan tidak sebidang telah terlaksana karena sudah ada perlintasan yang dilengkapi oleh flyover dan underpass pada jalur kereta api. Adapun mengenai perlintasan sebidang yang belum dilengkapi fasilitas keamanan belum sepenuhnya terlaksana karena terbatasnya alokasi dana pemerintah, kurangnya keadaran masyarakat, dan vandalisme atau pencurian. Dalam perspektif Fiqh Siya>sah Tanfīz\iyyah, implemantasi Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Al-Sulthah Tanfīz\iyyah dan Peraturan perundang undangan yang berlaku, namun masih terdapat kendala dalam anggaran pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga perlu diperhatikan lagi prinsip huikum Siya>sah Tanfīz\iyyah untuk melindungi dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Kata Kunci : Perlintasan Sebidang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Siya>sah Tanfīz\iyyah. ABSTRACT The construction, operation, maintenance, and safety of intersections between railway lines and roads are the responsibility of the permit holder, namely the local government. However, in its implementation at level crossings in the city of Bandar Lampung, many still do not have gates, resulting in problems such as accidents between trains and motor vehicles at level crossings, thus increasing the number of fatalities due to train accidents. The formulation of the problem to be discussed is: 1) How is the implementation of Article 91 and 92 of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Bandar Lampung City Transportation Agency? 2) How is the analysis of Siya>sah Tanfīz\iyyah on the implementation of Article 91 and 92 of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Bandar Lampung City Transportation Agency?. This type of research is field research using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis with a case study approach. The implementation of Article 91 and 92 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2007 concerning Railways in Bandar Lampung City by the Transportation Agency in terms of non level crossings has been implemented because there are already crossings equipped with flyovers and underpasses on the railway line. As for level crossings that are not equipped with security facilities, they have not been fully implemented due to limited government fund allocations, lack of public awareness, and vandalism or theft. From the perspective of legal jurisprudence, the implementation of Article 91 and 92 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2007 concerning Railways in the City of Bandar Lampung by the Transportation Agency is still not in accordance with the study of legal jurisprudence and applicable laws and regulations, because it is not based on the principle of legal considerations to pay attention to the public interest in providing level crossing infrastructure, so that currently there are still level crossings that are not equipped with gates and traffic signs. Keywords: Level Crossing, Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2007 concerning Railways, Siya>sah Tanfīz\iyyah.

Actions (login required)

View Item