TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH YANG BUKAN MILIK RAHIN (Studi Kasus antara Rahin dengan Murtahin di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

Yasmin, Tivani (2025) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH YANG BUKAN MILIK RAHIN (Studi Kasus antara Rahin dengan Murtahin di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu praktik gadai yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik gadai tanah yang bukan milik rahin. Bahwasanya tanah seluas ¼ hektar yang digadaikan oleh rahin itu adalah tanah yang statusnya sedang ia garap. Dalam arti tanah itu adalah milik orang yang sedang menggarapkan tanah kepada si rahin. Adapun tanah yang digadaikan oleh rahin adalah 1/8 hektar dari tanah tersebut. Tanah tersebut digadaikan dengan pinjaman uang sebesar 7 juta rupiah, yang akan dibayarkan dalam waktu 2 tahun dan jika dalam 2 tahun belum bisa mengembalikan hutang tersebut maka murtahin masih boleh memanfaatkan tanah gadai. Dalam praktiknya pun rahin belum mampu mengembalikan hutangnya dalam waktu 2 tahun, sehingga sesuai kesepakatan tanah gadai itu masih bisa dimanfaatkan kembali oleh murtahin. Rumusan masalah masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana praktik gadai tanah yang bukan milik rahin di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang bukan milik rahin di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad dan rahn. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwasanya dari praktik yang terjadi adalah rahin yang menggadaikan tanah yang digarapkan kepadanya dan digadaikan kepada murtahin dengan pinjaman uang sebesar 7 juta rupiah. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang bukan milik rahin terdapat ketidak sesuaian dengan salah satu syarat objek barang yang digadaikan sehingga hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari objek gadai. Untuk pemanfaatan tanah oleh murtahin itu hukumnya diperbolehkan, namun jika praktiknya seperti ini tetap tidak diperbolehkan karena dari awal sudah menyalahi syariat. Kata Kunci: Praktik, Gadai, Tanah. ABSTRACT One of the pawn practices that is the focus of this study is the practice of pawning land that does not belong to the rahin. That the ¼ hectare of land pawned by the rahin is land whose status is land that he is working on. In the sense that the land belongs to the person who is working on the land to the rahin. The land pawned by the rahin is 1/8 hectare of the land. The land is pawned with a loan of 7 million, which will be paid within 2 years and if within 2 years the debt has not been returned, the murtahin may still use the pawned land. In practice, the rahin has not been able to return his debt within 2 years, so according to the agreement the pawned land can still be used again by the murtahin. The formulation of the problems in this study are: 1). How is the practice of pawning land that does not belong to the rahin in Agung Timur Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency? 2). How is the Islamic legal review of the practice of pawning land that does not belong to the rahin in Agung Timur Village, Kalirejo District, Central Lampung Regency? The theory used in this study is akad and rahn. This research is a field research. The author uses several data collection methods, namely observation and interviews. After the data is collected, the author analyzes it using a descriptive analysis method. The results of this study can be explained that from the practice that occurred, the rahin pawned the land that was cultivated to him and pawned it to the murtahin with a loan of 7 million rupiah. A review of Islamic law on the practice of pawning land that does not belong to the rahin, there is a discrepancy with one of the requirements of the object of the pawned goods so that the law is not permitted because one of the requirements of the pawned object is not fulfilled. For the use of land by the murtahin, the law is permitted, but if the practice is like this, it is still not permitted because from the start it has violated the sharia. Keyword: Practice, Pawn, Land.

Actions (login required)

View Item