Nawang, Virli Noviawati (2025) IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN 3 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK PERSPEKTIF SIYA<SAH TANFIZ>|IYYAH (Studi di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (3MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
ABSTRAK Perkembangan perekonomian dan taraf hidup yang semakin mengarah pada modernisasi, zaman, gaya hidup, dan kemajuan kebudayaan serta pembangunan pada umumnya yang semakin maju pesat, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan umat manusia semakin meningkat. Khususnya bagi kaum hawa, salah satu cara untuk mempercantik penampilan adalah dengan menggunakan kosmetik. Namun, banyak produk kosmetik berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, pewarna dan lain sebaginya yang beredar di pasaran tanpa ada izin edar dari BBPOM. Untuk menjaga keamanan dan kualitas produk, perlu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana Impl ementasi Pasal dan Peratur an Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomo r 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Lampung? 2). Bagaimana Implementasi Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Perspektif Siya<sah Tanfiz|iyyah?. Adapun Penelitian ini masuk kedalam jenis penlitian lapangan (Field Reserch) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat. Dan metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan upaya pengamatan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BBPOM Provinsi Lampung sudah melakukan pengawasan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, BBPOM Provinsi Lampung sudah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar, mencangkup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan post market merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih banyak kekurangan baik pada tahap pre market maupun post market. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. Kata Kunci: BBPOM, Izin Edar, Kosmetik. ABSTRACT Economic development and living standards are increasingly leading to modernization, times, lifestyles, and cultural progress and development in general are advancing rapidly, so the progress of science and technology, the needs of mankind are increasing. Especially for women, one way to beautify their appearance is by using cosmetics. However, many dangerous cosmetic products such as mercury, hydroquinone, dyes and so on are circulating in the market without a distribution permit from BBPOM. To maintain product safety and quality, it is necessary to conduct research on the Implementation of Articles 2 and 3 of the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 12 of 2023. The formulation of the problems in this study are: 1). How is the Implementation of Articles and Regulations of the Food and Drug Administration Number 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacture and Distribution of Cosmetics at the Center for Drug and Food Control in Lampung Province? 2).How is the Implementation of Articles 2 and 3 of the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacture and Distribution of Cosmetics at the Center for Drug and Food Control in the Perspective of Siya<sah Tanfiz|iyyah? This research is included in the type of field research (Field Research) which aims to study intensively about the background of the community situation. And the method used is a qualitative method with efforts to observe data through observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that BBPOM Lampung Province has carried out supervision as stated in Articles 2 and 3 of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacture and Distribution of Cosmetics, BBPOM Lampung Province has carried out supervision of the circulation of cosmetics without a distribution permit, covering supervision of production, distribution and consumption. Post market supervision is supervision of drugs that have been circulating among the public. However, in practice there are still many shortcomings both at the pre-market and post-market stages. The factor that becomes the reason for the lack of maximum supervision carried out by BPOM is the lack of human resources, facilities and transportation, which is taken advantage of by irresponsible parties so that there is a circulation of drugs that are harmful to health circulating among the public. Keywords: BBPOM, Circulation Permit, Cosmetics.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 11 Mar 2025 04:43 |
| Last Modified: | 11 Mar 2025 04:43 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/37792 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


