IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di DPD Partai PAN Tanggamus)

ELMA, SEVIA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di DPD Partai PAN Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan legislatif di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tanggamus. Yang dimana implementasi pasal tersebut di harapkan peran perempuan dalam proses legislasi dapat terus meningkat. Meskipun tantangan dan hambatan selalu ada seperti budaya patriarki, dan ketidaksetaraan struktural yang masih dominan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi pasal 245 dapat mendorong keterwakilan perempuan yang lebih adil, serta relevensinya dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah yang mendukung penguatan partisipasi politik perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana implementasi pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap keterwakilan perempuan 30% di DPD Partai PAN Tanggamus? 2). Bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyyah terhadap implementasi pasal 245 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di DPD Partai PAN Tanggamus? Adapun Penelitian ini masuk kedalam jenis penlitian lapangan (Field Reserch) dengan metode pengumpulan data hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30% di partai politik. Sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) Tanggamus telah melaksanakan aturan yang berlaku. Namun implementasi kebijakan ini sering kali masih menghadapi berbagai hambatan ataupun tantangan seperti dominasi kultur patriarki, dan juga kurangnya dukungan terhadap perempuan saat pemilihan umum. Sehingga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanggamus menyediaakan ruang diskusi terbuka atau dapat di sebut sebagai lembaga otonom (PUAN) yang memberdayakan perempuan di partai Amanat Nasional (PAN). Jika dilihat secara umum pandangan Siyasah Tanfidziyyah sudah melaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat di buktikan bahwa prinsip amanah yang di ajarkan oleh islam telah dilakukan. Kata kunci: Perempuan dalam partai politik, Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT This research examines the implementation of Article 245 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections on 30% women's representation in legislative candidacy in the National Mandate Party (PAN) of Tanggamus Regency. Where the implementation of this article is expected to increase the role of women in the legislative process. Although challenges and obstacles always exist such as patriarchal culture, and structural inequalities that are still dominant. This research aims to see the extent to which the implementation of article 245 can encourage fairer representation of women, as well as its relevance in the context of Siyasah Tanfidziyyah which supports the strengthening of women's political participation as part of efforts to create a more just society. The problem formulations in this study are: 1). How is the implementation of article 245 of Law Number 7 Year 2017 on 30% women's representation in the DPD of PAN Party Tanggamus? 2). How is the perspective of Siyasah Tanfidziyyah on the implementation of article 245 of Law number 7 of 2017 in the DPD of PAN Party Tanggamus? This research is included in the type of field research (Field Research) with data collection methods resulting from observation, interviews and documentation. The analysis used is qualitative analysis The results of this study can be concluded that the implementation of Article 245 of Law Number 7/2017 concerning General Elections which requires 30% women's representation in political parties. political parties. So that the Tanggamus National Mandate Party (PAN) has implemented the applicable regulations. However, the implementation of this policy often still faces various obstacles or challenges such as the dominance of patriarchal culture, and also the lack of support for women during general elections. So that to overcome these problems, the Tanggamus Regency National Mandate Party Management provides an open discussion space or can be referred to as an autonomous organization (PUAN) that empowers women in the National Mandate Party (PAN). When viewed in general, the view of Siyasah Tanfidziyyah has been fully implemented. This can be proven that the principle of trust that is taught by Islam has been carried out. Keywords: Women in political parties, Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item