IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANA KEGIATAN/PROYEK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)

KHALIF, ANISSA TRI PERTIWI (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANA KEGIATAN/PROYEK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (922kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan dan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Jalan merupakan salah satu jenis prasarana penting bagi pengembangan suatu daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Kerusakan jalan merupakan kondisi dimana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadapa lalu lintas yang melintas jalan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap memanfaatkan ruas jalan dalam melakukan kegiatan Proyek? 2). Bagaimana pertanggungjawaban yang melakukan kegiatan proyek dan mengakibatkan kerusakan jalan dalam perspektif Fiqh siyasah? . Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/proyek yang megakibatkan kerusakan jalan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan validasi. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan dari analisis penelitian, Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan Terhadap Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kegiatan/Proyek yang Mengakibatkan Kerusakan Jalan. Adapun peraturan pelaksana pendukung Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan di wilayah Kota Bandar Lampung. Pada beberapa bagian ruas jalan kota Bandar Lampung masih ada beberapa jalan yang rusak dan belum diperbaiki karena kegiatan/proyek yang telah dilakukan tak kunjung diperbaiki kembali dan dalam Peraturan Walikota nomor 100 tahun 2011, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan ditindak lanjuti dengan penghentian sementara kegiatan dilapangan, dan pengembalian keadaan seperti semula dan/atau sanksi sesuai ketentuan Peraturan dan berlaku. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, bahwa pelaksanaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Peraturan Pemerintah sebagaimana seharusnya dilakukan dalam sistem Ketatanegaraan Islam (fiqh Siyasah). Kata Kunci: Jalan Rusak, Peraturan Walikota, Pertanggungjawaban. ABSTRACT Accountability is an ethical concept that is close to government public administration and the state of being obliged to bear everything (if anything happens, you can be sued, blamed, prosecuted, and so on). Roads are one type of important infrastructure for the development of an area according to Government Regulation number 34 of 2006 concerning roads. Road damage is a condition where the structural and functional roads are no longer able to provide optimal service to the traffic that crosses the road. The problem formulations in this study are: 1). How is the Implementation of Law Number 38 of 2004 concerning Roads towards utilising road sections in carrying out Project activities? 2). How is the responsibility of those who carry out project activities and cause road damage in the perspective of Fiqh siyasah? The purpose of this study is to examine how the implementation of Law No. 38 of 2004 on the responsibility for the implementation of activities / projects that cause road damage. This research is a type of field research (Field Research) primary data obtained from observation, interviews, and documentation. Data management is done by checking data, classification, verification and validation. Data analysis is done by descriptive analysis and using qualitative methods. Based on the research analysis, the Implementation of Law No. 38/2004 on Roads towards Liability for the Implementation of Activities/Projects that Result in Road Damage. The implementing regulations supporting Law No. 38 of 2004 concerning Roads are the Mayor's Regulation No. 100 of 2011 concerning permits for the utilisation of road sections in the City of Bandar Lampung. In some parts of the Bandar Lampung city roads there are still some damaged roads and have not been repaired because the activities/projects that have been carried out have not been repaired again and in Mayor Regulation number 100 of 2011, violations of the provisions as stipulated in article 3 through article 10 are subject to administrative sanctions in the form of written warnings a maximum of 2 (two) times and followed up with temporary suspension of activities in the field, and restoration of conditions as before and/or sanctions in accordance with the provisions of the Regulations and applicable. In the perspective of Fiqh Siyasah, this implementation is contrary to the principles of Government Regulation as should be done in the Islamic State system (fiqh Siyasah). Keywords: Damaged Road, Mayor Regulation, Liability.

Actions (login required)

View Item